Soal Pendidikan Gratis, belajarlah pada “Jembrana”

(Suara Karya Online)Masalah pendidikan gratis terus menjadi kajian kontroversi. Namun Kabupaten Jembrana, Bali nyatanya sukses menerapkan pola pendidikan gratis ini di kalangan siswa-siswinya, baik di tingkat SD maupun SMP. Yang jelas, kunci keberhasilan tersebut pada akhirnya terletak pada peran aktif pemerintah kabupaten setempat dalam mendukung dan membantu agar kegiatan belajar-mengajar tersebut berjalan lancar, tanpa harus menarik biaya pendidikan dari kalangan yang tidak mampu.

Sudah tiga tahun terakhir ini Bupati Jembrana, Prof Drg I Gede Winasa menerapkan kebijakan pendidikan gratis bagi warganya. Dampaknya terhadap pelaksanaan pendidikan tingkat dasar dan menengah di wilayah berpenduduk 250 ribu orang itu sungguh luar biasa. Selain mampu menekan angka putus sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan, kebijakan itu juga menimbulkan kebiasaan baru di kalangan sekolah untuk membuat rencana anggaran, pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) yang lebih terencana, efektif dan efisien.

Dengan program kerja yang lebih terencana, efektif dan efisien bukan saja mempermudah bupati mengucurkan dana operasional setiap tiga bulannya, tetapi juga melancarkan sekolah dalam mengejar target peningkatan mutu pendidikan. Karena, sekolah tidak dibebani hal-hal lain, kecuali kegiatan belajar mengajar.

Hal itu dirasakan benar oleh Kepala Sekolah SMU Negeri 2 Negara, I Ketut Suantra yang merasa mampu menjalankan program pendidikan di sekolah secara lebih fokus, karena tidak lagi direpotkan dengan urusan dana, yang di masa lalu harus menarik dari orang-tua siswa. “Bukan persoalan mudah, menarik dana dari orangtua, terlebih bila banyak orang-tua siswa tidak mampu. Akibatnya, sekolah hanya membuat sedikit kegiatan agar tidak membebani orangtua,” kata Suantra kepada Suara Karya di sela-sela mengikuti press tour di Kabupaten Jembrana, baru-baru ini.

Berkat kebijakan baru itu, kata Suantra, sekolah saat ini bisa bertindak lebih aktif dan kreatif karena Bupati Winasa sangat mendukung setiap program kerja yang diajukan sekolah, demi memajukan kemampuan siswanya. Itu terlihat dari aneka kegiatan yang dijalankan siswa selepas pukul 12 siang yang merupakan materi life skills, seperti mata pelajaran keterampilan dan kemampuan bahasa. “Kami memiliki 10 jenis keterampilan yang bisa diikuti siswa, seperti otomotif, menjahit, tata boga, musik, lukis, hingga membuat ukiran. Sedangkan program bahasa pilihan (yang diselelnggarakan) ada bahasa Jerman, Mandarin dan Jepang. Untuk siswa yang menyenangi olahraga, tersedia juga kegiatan ekstrakulikuler bola volley, tenis meja, dan bulu tangkis,” ujarnya.

Namun, kebijakan yang diberi nama “Sekolah Kajian” itu baru dilaksanakan di 21 sekolah dari 57 sekolah yang ada. Sekolah lainnya masih dalam proses penambahan ruang kelas baru dan fasilitas pendidikan lainnya.

Ditanyakan bila sekolah memerlukan dana untuk kegiatan di luar RAPBS, Suantra mengatakan, pihaknya akan membuat proposal kegiatan yang dikoordinasikan dulu dengan tim penilai dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian proposal itu diajukan ke tim penilai yang ada di Kantor Bupati Jembrana.

“Biasanya butuh waktu satu minggu sejak proposal itu diajukan hingga dana. Bupati Winasa itu bisa membaca dan menghitung proposal dengan cepat. Ia juga tak ragu-ragu memberi catatan bila ada dana yang dirasakan tidak logis. Sehingga kita tidak bisa bohong,” tuturnya.

Kendati terasa sangat birokrasi, Ketut Suantra mengaku hal itu tidak ada masalah. Karena setiap proposal yang diajukan – terlebih jika hal itu berhubungan dengan ide-ide segar untuk peningkatan mutu pendidikan, hampir seluruhnya disetujui. “Kami sering diundang Bupati Winasa untuk membahas ide-ide segar tentang pendidikan, maupun visi dan misi yang diinginkannya agar kami bisa sejalan. Kami juga diberi kesempatan ke Jepang, pesantren Gontor, SMU Taruna Nusantara untuk bench marking sekaligus membuka wawasan tentang pendidikan bermutu,” kata Ketut Suantra pula.

Hal serupa dikemukakan Kepala Sekolah SLTPN 4 Mendoyo, I Gede Sunarya. Bupati Winasa kerap menyambangi sekolah-sekolah untuk melihat kebenaran dari proposal yang telah diajukan hingga soal kelengkapan fasilitas pendidikan yang tersedia di sekolah. “Pernah suatu hari Bupati Winasa menelepon ke handphone dan bertanya segala macam soal sekolah hingga saya sempat kebingungan menjawabnya, karena pertanyaannya begitu detail. Ternyata Bupati Winasa menelepon sambil berkeliling-keliling di sekolah,” kata Gede Sunarya.

Karena itu tak heran bila sejumlah sekolah yang dikunjungi wartawan yang mengadakan press tour ke Kabupaten Jembrana, Bali, pekan lalu, terlihat bersih dan asri. Segala kelengkapan sekolah juga ditata begitu harmonis sehingga tampak rapi dan lega. Di SLTPN 4, misalnya, tersedia kotak sandal yang bisa dipergunakan siswa bila sepatu yang dipakainya kotor, agar tidak mengotori lantai yang berwarna putih bersih.

Konsekuensi dari proses belajar mengajar yang dilaksanakan hingga sore hari adalah penyediaan makan siang bagi siswa. Di setiap sekolah kajian, tersedia nasi gratis yang mana berasnya mendapat jatah dari kabupaten. Untuk penyediaan beras, SLTPN 4 Mendoyo mendapat jatah Rp 9 juta per bulannya. Siswa hanya diminta membawa lauk pauk dan sayur. Namun, dalam perjalanannya, anak dari keluarga miskin selalu malu menggelar lauk pauk bawaannya. Sehingga suasana makan siang menjadi tidak nyaman. Akhirnya, disepakati siswa dikenakan biaya lauk bekisar Rp 1000 – Rp 2000 per anak setiap hari.

“Dana itu dikelola sekolah. Jadi, setiap anak mendapat lauk yang sama. Siswa juga mendapat jatah susu kambing untuk meningkatkan staminanya. Selesai makan, setiap anak mencuci sendiri perangkat makannya. Kecuali siswa piket yang ikut membantu membersihkan meja makan,” kata Gede Sunarya sambil menunjukkan ruang makan yang dapat menampung 205 muridnya.

Soal kesejahteraan, baik Ketut Suantra maupun Gede Sunarya mengaku kini lebih baik. Karena Bupati Winasa memberi insentif sebesar Rp 5.000 per jam mengajar, di luar gajinya sebagai PNS. Insentif itu terbilang lumayan karena guru memiliki sekitar 18-24 jam mengajar setiap minggunya. “Khusus untuk kepala sekolah ada tambahan insentif sebesar Rp 250 ribu per bulan,” kata Gede Sunarya.

Ditanyakan kontribusi yang bisa diberikan orang-tua terhadap pendidikan anaknya, Ketut Suantra mengatakan, biasanya orangtua siswa lebih suka memberi bantuan dalam bentuk tenaga. Misalnya, sekolahnya mendapat block grant dari bupati untuk penambahan ruang kelas baru, dana tersebut kemudian dibicarakan dengan orangtua, yang kemudian membantu dalam proses pembangunan gedungnya.

“Dengan demikian, pembangunan gedung sekolahnya bisa lebih bagus dan lebih baik karena orang-tua kan terlibat langsung di dalamnya?” ucapnya.

Namun, tidak setiap block grant diberikan dalam bentuk uang tunai, bisa dalam bentuk barang. Misalnya, seperangkat alat-alat laboratorium atau seperangkat komputer untuk mengisi laboratorium komputer. “Bagi kami, tidak ada masalah apakah proposal yang kita ajukan itu diberikan dalam bentuk uang atau barang. Yang penting, apa yang kita butuhkan bisa dipenuhi,” kata Ketut Suantra.

Tentang dana operasional, lanjut Ketut Suantra, besarannya disesuaikan dengan jumlah siswa yang sekolah. SPP yang diberikan Bupati Winasa untuk tingkat SMA per anak per bulan sebesar Rp 20.000 dan uang OSIS sebesar Rp 300 per anak per bulan. Seberapa besar dana yang diterima sekolah setiap tiga bulannya, cukup kalikan saja jumlah siswa dengan uang SPP dan uang OSIS. “Kendalanya, bila sekolah bersangkutan hanya memiliki siswa sedikit. Sehingga dana operasional yang diterima juga kecil,” kata Suantra seraya menambahkan kalau tingkat SLTP, dana SPP-nya sebesar 12.500 per orang per bulan dan tingkat SD sebesar Rp 7.500 per orang per bulan.

Bagaimana kondisi di sekolah-sekolah swasta? Bupati Jembrana memberi beasiswa SPP yang besarnya sama dengan siswa di sekolah negeri.

Namun sayang, kebijakan pendidikan gratis itu hanya berlaku bagi warga Jembrana, yang dibuktikan oleh kartu keluarga. Warga non- Jembrana yang bersekolah di sana dipungut biaya sebesar SPP yang ditetapkan Pemda Kabupaten Jembrana.

Tak Perlu Dana Besar

Satu alasan yang selalu dikemukakan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak bisa melaksanakan pemerataan pendidikan bagi warganya, karena terbatasnya dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Padahal, kalau mau jujur, dana yang besar bukan segala-galanya.

Yang dibutuhkan hanyalah komitmen yang kuat dari Pemkab/kota. Bagaimana dana yang terbatas itu bisa dikelola secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pengalaman Kabupaten Jembrana, Bali dalam melaksanakan pendidikan gratis agaknya bisa dijadikan pelajaran bahwa niat baik itu bisa dilakukan tanpa harus menunggu dana besar!

Seperti dituturkan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Jembrana, I Wayan Lantera. Saat akan menerapkan kebijakan pendidikan gratis mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Umum (SMU), Bupati Jembrana Prof Drg I Gede Winasa segera melakukan regrouping (penggabungan) terhadap 22 sekolah yang dianggap sudah tidak efisien.

“Dari proses regrouping itu ternyata dapat dihemat dana sekitar Rp 3,3 miliar. Dana itulah yang kemudian dimanfaatkan Bupati Gede Winasa untuk penerapan kebijakan pendidikan gratis,” kata Wayan Lantera dalam percakapan dengan rombongan press tour yang ingin melihat dari dekat penerapan pendidikan gratis di Jembrana Bali.

Selanjutnya, ditambahkan Wayan Lantera, Bupati Gede Winasa memanggil seluruh kepala sekolah dan komite sekolah untuk membahas kebijakan baru dan perubahannya. Misalnya, sekolah diminta merancang rancangan anggaran pendapatan dan belajar sekolah (RAPBS) yang mencerminkan peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya, namun tetap menekankan kegiatan yang efektif dan efisien. “Meski dituntut melakukan kegiatan efisien, bukan berarti sekolah tidak melakukan kegiatan apa-apa. Apa pun kegiatan yang diajukan sekolah dalam RAPBS, hampir sebagian besar disetujui bupati asalkan mencerminkan usaha peningkatan mutu pendidikan,” ucap Wayan Lantera menegaskan.

Saat ini jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Jembrana, tercatat sebanyak 185 sekolah SD (Negeri 182 dan swasta 3), Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 9 sekolah. Di tingkat SLTP ada 9 (negeri 4 dan swasta 5), sedangkan Madrasah Tsanawiyah ada 25 sekolah. Tingkat SLTA ada 14 sekolah (negeri 5 dan swasta 9), Madrasah Aliyah 2 sekolah, sekolah menengah kejuruan (SMK) sebanyak 7 sekolah. Untuk sekolah taman kanak-kanak (TK) sekitar 89 sekolah.

Penerapan kebijakan sekolah gratis dilakukan secara bertahap sejak tahun 2001/2002 untuk tingkat SD dan TK, tahun berikutnya di tingkat SLTP, tahun 2004 untuk tingkat SLTA.

Tak hanya itu, Bupati Gede Winasa juga memberi kesempatan pada para guru yang ingin meningkatkan kemampuan akademiknya dengan memberi kesempatan melanjutkan kuliahnya mulai dari jenjang D-3 hingga S-2. Soal biaya pendidikannya disubsidi Pemkab Jembrana sebesar 50 persen. “Karena kalau gurunya pinter, proses belajar mengajarnya diharapkan bisa jadi lebih menarik dan siswa bisa jadi lebih kreatif. Kami juga punya program benc-marking bagi para guru untuk mengunjungi sekolah yang selama ini dinilai memiliki keunggulan seperti Pesantren Gontor, SMU Taruna Nusantara atau sejumlah sekolah di Jepang,” katanya.

Menariknya, proses belajar mengajar di Jembrana dilaksanakan mulai pukul 07.30 hingga pukul 16.00 WITA. Kebijakan ini dilakukan secara bertahap mulai dari 21 sekolah, karena terkait dengan penyiapan sarana dan prasarana pendidikannya. Program sekolah kajian itu memadukan antara ilmu pengetahuan, hobi dan keterampilan siswa. Maksudnya, pada pagi hari siswa belajar ilmu pengetahuan seperti sekolah lainnya, sedangkan sepanjang siang hingga sore anak belajar tentang bahasa, olahraga dan keterampilan yang diharapkan bisa menjadi bekal untuk mengarungi kehidupan.

“Sekolah Kajian merupakan pilot proyek Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam mengembangkan dunia pendidikan yang lebih inovatif dan berorientasi ke depan. Nilai lebih dari sekolah kajian adalah tingginya muatan disiplin anak didik yang ditanamkan, sehingga ke depan akan tercetak anak didik yang memiliki disiplin tinggi, budi pekerti, keterampilan, Iptek serta mempunyai wawasan global. Meskipun terkesan lebih mengutamakan Iptek, sekolah kajian juga menekankan nilai-nilai budaya lokal,” tuturnya Wayan Lantera.

Hasilnya tidak sia-sia. Harapan Bupati Gede Winasa atas pemerataan pendidikan di wilayahnya pun tercapai. Itu terbukti dari data angka putus sekolah yang mencapai hampir 0 persen pada masa dua tahun pelaksanaannya. Wayan Lantera menyebut angka sebesar 0,02 persen pada akhir tahun 2003. “Angka putus sekolah sebagian besar ada di pesisir pantai yang senang berpindah-pindah, sehingga sulit dipantau keberadaannya,” tutur Wayan Lantera.

Belajar Pelayanan dari jembrana

Pemerintahan Indonesia dewasa ini didukung oleh sekitar 480 kabupaten dan kota. Dari jumlah itu, hampir seluruh jajaran pimpinannya—bupati, wali kota atau wakilnya, pimpinan atau anggota DPRD, dan pejabat lainnya, bahkan dari berbagai departemen terkait di Jakarta—selama era otonomi daerah pernah berkunjung ke Kabupaten Jembrana.

Kunjungan gencar dari jajaran eksekutif dan legislatif itu terjadi ketika Jembrana dipimpin Bupati I Gede Winasa (56), yang sejak pertengahan tahun lalu memasuki periode kedua. Dari jumlah kunjungan itu saja layak memancing pertanyaan, apa gerangan daya tarik kabupaten di ujung barat Pulau Bali itu?

Jembrana dan kota kabupatennya, Negara, ketika kembali dikunjungi, Senin (18/9), tetap saja dengan kekhasannya, misalnya, pemandangan kegiatan petani bersawah atau memanen sayuran. Sementara, ruas jalan utama yang berakhir di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk di ujung baratnya dipadati lalu lintas berbagai jenis kendaraan, terutama truk-truk raksasa sarat muatan untuk angkutan antarprovinsi.

Kekhasan lainnya adalah di kabupaten yang kini berpenduduk sekitar 258.000 jiwa itu amat jarang dijumpai pengunjung mancanegara alias turis asing. Jembrana memang bukan kabupaten yang menempatkan pariwisata sebagai andalan ekonominya. Sejak dahulu, andalan ekonomi Jembrana tetap pada pertanian, terutama sawah, peternakan, dan perikanan.

Dengan demikian, pemandangan itu sekaligus menggambarkan betapa kontrasnya dinamika dan denyut nadi kehidupan Jembrana dengan Bali umumnya yang sejak tahun 1980-an menjadikan industri pariwisata sebagai lokomotif ekonomi daerahnya.

Badung, Denpasar, dan Gianyar adalah kabupaten atau kota yang menjadi induk pariwisata Bali. Di sejumlah kabupaten dan kota itu, nyaris setiap saat kita berpapasan dengan turis asing yang datang dari Eropa, Amerika, Afrika, Australia, Jepang, Taiwan, China, dan berbagai negara asing lainnya.

Karena tidak mengandalkan pariwisata, gelimang dollar bawaan turis asing yang berkunjung ke Bali jelas tidak banyak mengalir hingga Jembrana.

Jika ditilik dari pendapatan asli daerah atau PAD-nya, Jembrana memang tergolong kabupaten miskin di Bali. Misalnya tahun 2000, PAD Jembrana hanya sekitar Rp 1 miliar. Ketika kabupaten itu dipimpin Bupati I Gede Winasa, PAD-nya merangkak naik menjadi Rp 4,7 miliar (2001). Selanjutnya menjadi Rp 6 miliar (2002), lalu Rp 9,2 miliar (2003). Begitu seterusnya, dan tahun 2006 ini mencapai sekitar Rp 11,2 miliar.

Akan tetapi, meski terus mengalami kenaikan, PAD Jembrana tidak ada apa-apanya dibanding dengan Denpasar, apalagi Badung. Pada saat bersamaan PAD kedua daerah itu di atas Rp 250 miliar.

Daya tarik Jembrana

Kalau begitu, apa daya tarik dan kelebihan Jembrana?

Di bawah kepemimpinan Bupati I Gede Winasa, Jembrana memiliki keunggulan dalam kebijakan pelayanan publik. Seperti diakui Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Bali I Made Denayasa, daya tarik Jembrana kini karena sejumlah kebijakan publiknya yang sungguh prorakyat.

Di tengah keterbatasan PAD daerahnya, Jembrana sejak tahun 2001 berani membebaskan siswa sekolah negeri dari biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) sejak tingkat SD hingga SMU atau sederajat. Bahkan, para siswa juga dibantu dengan buku-buku paket pelajaran. Sedangkan untuk sekolah swasta, Pemkab Jembrana menyediakan bantuan berupa beasiswa bagi sejumlah siswa berprestasi.

Tentang biaya pendidikan yang digratiskan ini, antara lain, diakui oleh Monika Zylastia (15), siswi kelas I SMA Negeri 2 Negara (Jembrana). “Biaya sekolah yang masih menjadi tanggungan orangtua di Jembrana, kecuali membeli seragam sekolah dan beberapa jenis buku di luar buku paket. Selebihnya gratis dan kami merasa terbantu,” ungkapnya ketika pulang dari sekolahnya di Negara, Senin (18/9).

Pada saat yang sama masyarakat dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan dasar, seperti biaya rawat jalan dari kunjungan ke puskesmas atau rumah sakit.

Biaya kesehatan baru dipungut secara normal ketika penderita harus rawat inap, namun tetap saja ada pengecualian pelayanan gratis bagi mereka yang benar-benar dari keluarga miskin.

Khusus untuk menggratiskan pendidikan dan biaya kesehatan dasar itu, Pemkab Jembrana pada tahun 2005, misalnya, mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 110 miliar.

“Dari total alokasi itu, sekitar Rp 89 miliar merupakan subsidi untuk menggratiskan pendidikan dan Rp 20 miliar lebih lainnya untuk subsidi kesehatan,” papar Kepala Subag Protokol Sekretariat Daerah Jembrana Dewa Gede Ary Candra Wisnawa.

Tidak hanya itu. Para petani sawah dibebaskan dari beban pajak bumi dan bangunan (PBB) atas lahan usaha miliknya itu. PBB atas lahan sawah di Jembrana bernilai total sekitar Rp 670 juta. Sebagaimana diakui Bupati I Gede Winasa di Negara, semuanya disubsidi oleh pemerintah setempat.

Lebih menarik lagi terkait kebijakan perizinan serta pelayanan akta catatan sipil dan bidang kependudukan. Jumlah totalnya 57 jenis. Rinciannya masing-masing pelayanan perizinan 50 jenis, pelayanan akta catatan sipil (5), dan dua lainnya pelayanan bidang kependudukan.

Di Jembrana, tentang perizinan ini telah menjadi bagian urusan dinas inkom dan perhubungan setempat. Bahkan, lebih khusus lagi, perihal perizinan itu hanya diurus bidang inkom.

“Kalau perizinan kelompok pertama, waktu prosesnya paling lama 14 hari kerja karena petugas terkait harus melakukan pengecekan ke lapangan. Sedangkan jenis lainnya hanya selama tiga hari,” tutur Kepala Inkom NK Citrawati.

Jika melihat sistemnya, tertutup kesempatan bagi pejabat bertatap muka langsung dengan warga. Dengan demikian, sempit pula kesempatan bagi pejabat melakukan pungutan liar atau korupsi terhadap warga.

Citrawati mengemukakan, masyarakat yang membutuhkan perizinan cukup mendatangi kantor bupati, lalu membaca berbagai persyaratan yang diperlukan melalui papan publikasi atau layar komputer yang telah tersedia. Setelah melengkapi persyaratan, berkas yang telah diregistrasi langsung dimasukkan melalui kotak khusus yang secara otomatis terbuka dan tertutup setelah warga bersangkutan menekan tombolnya.

Prorakyat

Bagaimana berbagai langkah terobosan itu bisa dilakukan, sedangkan Jembrana bukanlah kabupaten kaya di Bali?

Bupati I Gede Winasa yang semula berprofesi sebagai dokter gigi dan kini bergelar Prof Dr, dalam sebuah percakapan di Negara, pertengahan September lalu, mengungkapkan kiat-kiatnya.

“Tujuan berpemerintahan, apalagi dengan semangat otonomi daerah sekarang ini, terutama adalah menyejahterakan masyarakat, bukan untuk kekuasaan,” paparnya.

Diakui, Jembrana dari subsidi pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, atau sumber dana lainnya, tidaklah jauh berbeda dengan kabupaten/kota lain di Indonesia. Tetapi, mengapa Jembrana di tengah keterbatasan sumber dana daerahnya (PAD) ternyata bisa memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakatnya? Kata kuncinya, demikian Winasa, adalah kemampuan melakukan inovasi, kreatif, serta efisiensi.

Contoh paling sederhana, Winasa menunjuk kartu pengenal pegawai negeri sipil (PNS), termasuk yang dia gunakan. Khusus di Jembrana, pengadaan kartu itu tanpa biaya karena sekaligus merupakan kartu ATM dari sebuah bank milik Pemerintah Provinsi Bali.

Karena sekaligus merupakan kartu ATM, maka pengadaan untuk sekitar 5.000 PNS di Jembrana langsung dilakukan oleh bank bersangkutan. Dengan demikian, sudah terjadi efisiensi, sementara di sisi lain jajaran PNS dibiasakan menabung dan berhubungan dengan bank.

Tentang subsidi untuk melunasi pajak PBB lahan sawah para petani, menurut Winasa, sama sekali tidak membebani Pemkab Jembrana.

“Ya, saya terpaksa buka saja. Subsidi untuk melunasi jenis pajak petani itu totalnya sekitar Rp 670 juta. Selanjutnya kami justru memperoleh insentifnya dari Jakarta, yang jumlahnya bahkan lebih besar, hingga sekitar Rp 1,1 miliar,” ungkapnya.

Terobosan juga dilakukan melalui belanja rutin di kantor- kantor. Selain ditetapkan standarnya, juga diikuti sistem pergudangan. Seluruh barang pengadaan harus melalui gudang khusus. Dengan demikian, bisa ditekan kemungkinan korupsi melalui kuitansi fiktif atau penggelembungan harga dan bentuk manipulasi lainnya.

Kabupaten Jembrana selama sekitar enam tahun terakhir tidak pernah lagi mengalokasikan anggaran untuk membeli kendaraan baru. Kendaraan dinas yang dipakai sebagian merupakan kendaraan lama, namun sebagian terbesar lainnya adalah dari sewaan. Adapun Bupati Gede Winasa sehari hari mengendarai mobil dinas berupa jenis jip Hardtop tahun 1978.

Sesungguhnya masih banyak lagi langkah terobosan cemerlang lainnya yang dilakukan Pemkab Jembrana guna memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakatnya.

Diakui Bupati Winasa, berbagai terobosan yang bersumber dari inovasi dan efisiensi itu telah menghasilkan penghematan biaya 20–50 persen.

“Hasil dari berbagai penghematan itulah yang lalu kita gunakan menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, bahkan untuk proyek lain lagi,” ujar Winasa menambahkan.

Mencermati berbagai langkah terobosan Pemkab Jembrana itu, layak jika berbagai pihak di seantero negeri secara khusus berkunjung ke Jembrana. Tujuan utamanya belajar berbagai inovasi serta efisiensi melalui kebijakan yang sungguh-sungguh prorakyat, melayani rakyat.

Sumber : Harian Kompas, Frans Sarong

Wawancara majalah Indonesia dengan Prof. Gede Winasa

Pernah tinggal di Jepang untuk menimba ilmu di Universitas Hiroshima dan Universitas Tokushim memberi banyak pengalaman bagi I Gede Winasa. Siapa kira, bekal pengalaman tersebut ternyata sangat bermanfaat bagi Winasa ketika ia di-dapuk menjadi Bupati Jembrana pada 2000. Salah-satu yang bisa ia tiru dari negeri Sakura adalah, implementasi teknologi informasi yang boleh dibilang maju cepat. “Begitu sampai di Jepang pada 1988, saya langsung diberi ATM. Saya kaget karena belum familiar. Apalagi di Indonesia hingga saya balik pada 1990, ATM belum banyak digunakan,” kenangnya.

Praktis, wacana pria kelahiran 9 Maret 1950 ini terhadap Teknologi Informasi (TI) tidak perlu diragukan lagi. Meski ia mengaku, “Saya itu tidak paham TI secara teknis.” Yang penting bagi suami Ratna Ani Lestari ini, ia paham bagaimana memanfaatkan TI. Pemaknaan seperti inilah yang ia terapkan selama menahkodai kabupaten yang terletak di ujung barat Bali ini. Pendeknya, ia memanfaatkan betul TI untuk mendukung kinerjanya dan memajukan kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 258 ribu jiwa ini (data 2005). Selain itu, berbagai terobosan yang ia geber mampu mengangkat nama Jembrana di kancah nasional. Di bawah kepemimpinannya, warga Bumi Makepung ini bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis. Karenanya, jangan heran bila Jembrana acapkali menerima berbagai tamu yang ingin melakukan studi banding. Tercatat tak kurang 400 instansi pemerintah baik departemen, provinsi, maupun kabupaten bertandang ke Jembrana. Pun dengan redaksi e-Indonesia. Andy Zoeltom dan Faizah Rozy sengaja menemui ayah empat anak ini di Jembrana belum lama ini. Dalam perbincangan selama hampir dua jam itu, Winasa menuturkan banyak hal, termasuk bagaimana ia memimpin Jembrana dan menggunakan TI untuk mendukung tugasnya. Berikut nukilannya perbincangan mereka.

Sejauh mana perkembangan e-government di Jembrana?
Untuk e-government kami bekerja sama dengan BPPT. Itu terjadi sejak 2001, tepatnya setelah saya menjabat sebagai bupati selama satu tahun. Kebetulan waktu itu, beberapa teman saya menjadi pegawai BPPT. Selanjutnya kami di sini dikenalkan komputer untuk mendukung kinerja Pemda. Selain itu, kerja sama dengan BPPT juga mencakup pelatihan SDM, program, dan pembuatan software.

Bisa cerita apa yang sudah dilakukan dengan BPPT?
Begini, waktu itu ceritanya, saya curhat tentang tugas-tugas saya sebagai bupati dengan teman yang bekerja di BPPT. Akhirnya, teman tersebut – tentu melalui BPPT – membantu kami dengan melakukan sosialisasi penggunaan TI. Selanjutnya pada 2001 di tingkat kecamatan, ditempatkan satu komputer. Proyek ini kemudian berkembang. Kami juga memiliki telepon rakyat tanpa pulsa. Dulu sebelum ada seluler, kan susah cari sambungan telepon. Kemudian muncul ide mendistribusikan sambungan yang cuma satu. Lalu kami gandakan dengan PABX besar, dan didistribusikan ke penduduk sampai ke tiga desa. Satu PABX saja bisa 500 line.

Di sini apa nama lembaga yang mengurusi e-government?
Kalau di daerah lain ada dinas Infokom atau KPDE, di Jembrana namanya Inforyanum yang mencakup informasi, komunikasi, dan pelayanan umum. Mengapa kami menggabungkan seperti itu, ada alasannya. Begitu menjabat, kami lakukan evaluasi struktur organisasi dan ada skor beban tugas. Dari skor beban tugas tersebut, kami kelompokkan yang sejenis. Jadi kalau informasi, komunikasi dan pelayanan umum masih dalam ruang lingkup, begitu juga perhubungan. Dan penggabungan ini tidak ada persoalan. Orang berpikir organisasi itu harga mati padahal menurut saya, kalau enggak banyak beban kerjanya, bisa diciutkan.

Saat ini aplikasi yang sudah online apa saja?
Hampir semua sistem sudah online antara lain Sim-pegda, rumah sakit, JKJ (Jaminan Kesehatan Jembrana) online. Ambil contoh, masyarakat yang ingin berobat, bisa membawa card khusus ini (sambil menunjukkan kartu mirip ATM yang diambil Winasa dari dompet di saku celananya, Red.), dan dokter langsung bisa melihat medical record yang bersangkutan melalui kartu tersebut. Para dokter ini menjalin kerja sama dengan JKJ dan fasilitas kesehatan ini diberikan secara gratis.

Sejauh mana sistem online digunakan untuk bidang kesehatan?
Ada lima Puskesmas yang tersebar di empat kecamatan dan semuanya sudah online. Sebagai gambaran, rasio dokter di sini paling tinggi di seluruh Indonesia. Perban-dingannya 3.000 penduduk satu dokter, sementara Indonesia masih 10.000 penduduk untuk satu dokter. Di sini, dalam satu desa terdapat 2 dokter. Semua penduduk mempunyai kartu jaminan kesehatan, segala usia dan semua terdatabase di JKJ.

Bagaimana ceritanya sampai terpikirkan menggunakan TI untuk kesehatan?
Dulu kalau berobat orang pakai kartu biasa, kemudian diobati oleh dokter. Semua proses administrasi dilakukan secara manual dengan tulisan tangan. Dari situ saya berpikir kenapa dokternya tidak menggunakan komputer. Nah, di sini, kami menggunakan model asuransi yang dikelola oleh JKJ. Selanjutnya asuransi menunjuk sejumlah dokter sebagai pelaksana pelayanan kepada masyarakat. Nah kami kemudian membuat aturan, untuk menjadi dokter yang terikat kerja sama dengan JKJ, sang dokter harus memiliki komputer. Dengan komputer, mereka bisa input data pasien. Ada sekitar 70 komputer, dan idealnya satu dokter satu komputer. Target saya pada 2006 ini, dokter yang masuk link asuransi semua memiliki komputer. Yang terjadi sekarang, mereka sudah mempunyai komputer tapi belum bisa online semuanya. Kendalanya, soal jaringan telepon. Akhirnya disketnya yang dibawa ke JKJ. Harapan saya semuanya bisa online. Perlu saya tambahkan, kami sudah memiliki sistem untuk verifikasi. Jadi kalau standar terapinya salah, secara otomatis ditolak oleh sistem komputer.

Bicara soal infrastruktur, fasilitas yang ada di gedung Pemkab apa saja?
Hampir tiap ruangan ada CCTV. Di kantor Bupati ini ada 32 CCTV. Di Gilimanuk ada 9 CCTV, dan ada scan setiap penduduk yang masuk. Di sini yang masuk ke wilayah kami, KTP nya di scan. Semua dinas ada di sini dan semuanya ter-connecting.

Mengenai penyelenggaraan layanan perizinan bagaimana?
Kalau yang lain menggunakan konsep perizinan satu atap, kami satu loket. Dengan satu loket, kami sudah bisa memproses 50 izin dengan 7 akte dan KTP. Jadi, pemohon tidak perlu pergi ke loket lain, cukup melakukan verifikasi di satu meja saja. Yang jelas, tidak ada kontak person antara penye-lenggara izin dan pemohon sama sekali.

Bagaimana prosedur untuk mengajukan permohonan?
Untuk mengurus perizinan harus memasukkan berkas lengkap. Untuk dinyatakan lengkap, ada verifikasi dari petugas front office. Jika sudah lengkap, baru pemohon memasukkan berkas tadi ke loket yang berbentuk kotak. Di sini, pemohon cukup menekan tombol, kotak langsung terbuka. Selanjutnya untuk menutup kotak, tombol ditekan kembali.

Bagaimana dengan standar waktu penyelesaian perizinan?
Kami menerapkan standar waktu. Rencananya bisa dilihat di information center, apakah sudah selesai atau belum. Sedang untuk pembayaran dilakukan sewaktu verifikasi di loket pembayaran.

Lantas bagaimana melakukan sosialisasi mengenai informasi perizinan?
Semua informasi perizinan bisa dilihat cukup dengan touch screen. Saat ini touch screen ada di kantor Pemkab. Rencananya touch screen akan dipasang di seluruh kecamatan. Biar masyarakat lebih banyak tahu dan mengerti. Dari touch screen, bisa diakses ke website atau fasilitas lainnya. Kalau bisa nantinya menjadi semacam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMD). Kehadiran TI memang harus membuat semuanya lebih efisien dan akuntabel.

Bagaimana mempersiapkan SDM agar paham TI?
Untuk PNS golongan II saya suruh kursus komputer. Ini sudah berlangsung beberapa kali angkatan. Untuk profesionalisme pegawai, kami juga terapkan sistem reward berupa insentif uang. Aktifitas yang diapresiasi misalkan, sespri. Selain gaji, mereka mendapat tunjangan lain sekitar Rp 200 ribu ditambah insentif Rp 200 ribu. Pemberian insentif tergantung profesinya.

Dengan makin memaksimalkan TI, sudah terlihat efisiensi dari sisi SDM?
Saya tidak pernah mengangkat pegawai hampir enam tahun, sejak saya menjabat sebagai bupati. Baru pada tahun ini saya menerima sekitar 170-an orang pegawai. Untuk penerimaan pegawai tahun ini, saya mengambil orang TI sebanyak 14 orang dengan level S1 dan 3 orang level D3. Tugas mereka me-maintenance program baik hardware maupun software. Saya yakin ke depan, kami akan lebih canggih. Sejalan dengan itu, kami ingin lebih banyak menggunakan TI untuk mendukung pelayanan publik……….

Sumber : Majalah Indonesia Online

Prof. I Gede Winasa Melayani Masyarakat bukan Dilayani

“Seorang pemimpin harus memiliki kualitas dan bobot untuk mengambil langkah-langkah yang bagi orang lain tidak mungkin tetapi di tangannya menjadi mungkin tanpa harus melawan hukum yang ada. Karena, untuk itulah seorang pemimpin ada,” ujar Prof. DR. drg. I Gede Winasa, Bupati Jembrana.

Ketika reformasi di bidang politik digulirkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat rendah. Jika seperti itu artinya, pemerintahan yang ada sudah tidak mendapat legitimasi dari rakyatnya. Pemerintahan yang tidak mendapat legitimasi dari masyarakatnya adalah pemerintahan yang bangkrut. Kondisi seperti itu sangat terasa kental pada awal tahun 2000-an.

Saat itu, secara sederhana masyarakat memahami pemerintah adalah para pegawai negeri sipil yang duduk di kantor-kantor pemerintahan sebagai “musuh bersama” lantaran perilaku mereka yang lebih sebagai tuan ketimbang pelayan masyarakat. Kenyataan ini tentu tak bisa dibiarkan berlarut-larut.

“Sebagai kepala daerah, saya harus mengambil kebijakan yang bisa diterima kedua belah pihak, baik oleh jajaran birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan dan masyarakat sebagai komunitas yang harus dilayani oleh penyelenggara pemerintahan.

Karena itu, langkah pertama yang saya ambil adalah melakukan reformasi birokrasi sebelum mengambil kebijakan lainnya,” ungkap Winasa.

Birokrasi yang sarat dengan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme diyakini sebagai salah satu biang kerok keterpurukan bangsa ini ke dalam kubangan krisis multidimensional. Jika ingin melakukan reformasi di bidang birokrasi pemerintahan dan lembaga lainnya, tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan.

“Reformasi birokrasi berarti berbicara tentang manusia yang selalu berinteraksi. Tetapi kalau tidak dijalankan sekarang juga, kapan lagi memulainya?” katanya retoris. Untuk sampai ke arah itu, diperlukan langkah dan strategi yang tepat agar tidak ada cultural shock di dalam tubuh birokrasi sendiri, yang kalau dibiarkan bisa berimbas kontraproduktif dan mengganggu kualitas pelayanan pemerintah terhadap publik.

Ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian ketika memulai langkah perbaikan pada tubuh birokrasi pemerintahan. Pertama, dari sisi kelembagaan. Kedua, keberadaan sumber daya manusia aparatur. Ketiga, perilaku atau tata laksana. Keempat, akuntabilitas. Kelima, pola pengawasan.

“Dengan dilakukannya penyempurnaan secara sistematis dan terukur pada wilayah birokrasi pemerintahan diharapkan melahirkan budaya kerja dan kinerja yang baru yaitu birokrasi pemerintahan yang mengambil posisi sebagai pelayan masyarakat, bukan dilayani masyarakat.

Restrukturisasi Kelembagaan
Apa yang harus dilakukan untuk penyempurnaan dari sisi kelembagaan yang menunjukkan bangunan kelembagaan birokrasi pemerintahan yang gemuk, tidak efektif dan sulit melakukan efisiensi?
Ada beberapa pertimbangan strategis yang harus diperhatikan ketika melakukan restrukturisasi organisasi pemerintahan, yaitu dasar hukum, kewenangan-kewenangan yang ada -apakah itu kewenangan pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten- dan analisa terhadap dukungan potensi daerah yang ada disesuaikan visi dan misi daerah sendiri. Kemudian analisa jabatan, beban kerja serta tinjauan dari sisi pelayanan publik -apakah organisasi itu efektif dan efisien-. “Dengan pertimbangan tersebut, dapat dibentuk organisasi yang lebih ramping namun mampu mengakomodasi beban kerja dan kewenangan yang dimiliki,” katanya.
Secara sederhana, penyusunan dan restrukturisasi organisasi pemerintahan di Jembrana mengacu pada visi daerah yakni meningkatkan kualitas hidup dengan cara meningkatkan kualitas SDM lewat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pemerataan di bidang pendidikan, serta pengembangan ekonomi kerakyatan untuk membangun sikap kewirausahaan serta kemandirian dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan, bersih, dan terukur.
Yang tidak kalah penting dalam upaya restrukturisasi kelembagaan adalah keberanian melibatkan lembaga independen dalam melakukan analisa sehingga kinerja yang dihasilkan benar-benar terhindar dari pertimbangan yang bersifat subyektif dan kepentingan fragmatis. Dalam hal ini, Pemkab Jembrana melibatkan institusi pendidikan seperti Unud. Hasil analisa dari lembaga independen itulah yang kemudian diterapkan secara operasional.
Struktur pemerintahan bukanlah harga mati. “Struktur dipandang sebagai salah satu alat organisasi harus dinamis mengikuti perkembangan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi,” jelasnya. Dalam melakukan restrukturisasi birokrasi akan banyak aparatur atau pegawai yang kehilangan jabatan dan kedudukan. Di Jembrana setelah diadakan restrukturisasi birokrasi pada tahun 2003, terdapat dua badan, tujuh dinas, dan dua kantor dari sebelumnya dua badan, sembilan dinas, sembilan kantor dan satu sekretariat.
“Hasil restrukturisasi tersebut disesuaikan dengan pembobotan yang dihubungkan dengan potensi serta visi dan misi daerah,” kata Winasa. Pembobotannya menentukan apakah sebuah lembaga cukup sebatas kantor, dinas, badan atau hanya bagian. Analisa dari tim independen menghasilkan pengelompokkan yang profesional dan terukur, terdiri atas empat kelompok yaitu kelompok ekonomi, kelompok peningkatan, kelompok layanan publik, dan kelompok penunjang yang memiliki tugas utama melakukan perencanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja masing-masing kelompok.

Restrukturisasi Kepegawaian
Setelah restrukturisasi kelembagaan, yang tak kalah penting adalah restrukturisasi kepegawaian. “Masyarakat menuntut perilaku pemerintahan yang baik,” katanya. Karena itu, diperlukan birokrat andal , teruji, profesional, jujur dan memenuhi prasyarat dari sisi kompetensi.
Secara normatif, pengisian struktur kelembagaan yang sudah ada Pemkab Jembrana mengambil kebijakan yaitu pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dari PNS dengan lata belakang pendidikan formal minimal strata 1; pengangkatan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dengan tetap memperhatikan faktor kepangkatan, pendidikan formal, pendidikan penjenjangan, dan kompetensi; untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kompetensi, PNS yang akan dipromosikan dalam jabatan struktural harus melalui tes psikologi yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga independen profesional dalam hal ini Laboratorium Perilaku unud; bagi bekas pejabat struktural yang tidak tertampung lagi dalam jabatan struktural, yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan pada ‘jabatan fungsional khusus’ dengan tetap memperhatikan dasar pendidikan formal, pengalaman kerja, dan kompetensi jabatan; untuk penataan PNS di dalama ‘jabatan fungsional umum’ (setingkat staf), hal-hal yang diperhatikan adalah beban kerja dari instansi penampung serta tiap pegawai harus memiliki tugas dan fungsi yang jelas, yang diselenggarakan secara bertanggung jawab.
Guna menghindari resistensi atas perilaku organisasi berupa mutasi, Pemkab Jembrana menawarkan beberapa pola rekrutmen pengisian jabatan dan memperlakukan mutasi sebagai therapy management sehingga tidak melahirkan konflik yang melebar.
Pola rekrutmen yang ditawarkan adalah pola kanalisasi yaitu kebijakan bagi pejabat struktural yang karena kebijakan organisasi tidak lagi menduduki jabatan tertentu; pola tender jabatan yaitu pendekatan untuk menghindari pola yang bersifat subyektif aau ‘suka-tidak suka’ dan diselenggarakan secara terbuka bagi PNS yang telah memenuhi syarat dalam menduduki jabatan yang ditawarkan; tes kepatutan dan kelayakan. “Pendekatan tersebut guna mempercepat terjadinya restrukturisasi kepegawaian dalam rangka reformasi birokrasi ketatapemerintahan,” ujar Winasa. – adv

Kalau Mau pasti Bisa

Ketika Pemkab Jembrana melakukan reformasi yang cukup radikal pada birokrasi pemerintahan, banyak yang bertanya, mengapa Prof. Winasa berani melakukan semua itu?
“Pertanyaan sebenarnya bukan pada apakah seorang bupati berani atau takut untuk melakukannya tetapi kenapa harus takut dan kenapa harus berani?” jawabnya retoris. Selama kebijakan yang diambil tidak bertentangan secara prinsip dengan peraturan perundang-perundangan yang mengaturnya, tidak perlu takut.

“Sikap seorang pemimpin daerah apakah dia seorang gubernur, walikota/bupati terhadap agenda reformasi birokrasi bukan terletak pada takut atau berani tetapi apakah seorang kepala daerah memiliki kemampuan dan komitmen untuk itu atau tidak. Bagi Pemkab Jembrana, hanya ada satu komitmen yaitu kalau mau pasti bisa dan itu sudah dibuktikan,” lanjutnya.

Jembrana merupakan daerah yang paling awal melakukan reformasi birokrasi dengan konsep organisasi pemerintahan yang ramping namun optimal secara fungsional dan untuk itu, Prof. Winasa telah menerima berbagai penghargaan baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga independen dan menjadikan Jembrana sebagai laboratorium hidup bagi para peneliti dan pemda di Indonesia.

Awalnya Prof. Winasa menyadari untuk melakukan reformasi birokrasi bukanlah hal yang mudah dan penuh risiko. Namun demikian, tanpa melakukan reformasi birokrasi maka upaya pencegahan perilaku korupsi hampir pasti tidak mungkin dilakukan. Jadi pilihannya hanya satu melakukan reformasi birokrasi atau tidak samasekali, yang berarti akan membiarkan tumbuh suburnya perilaku KKN utamanya korupsi.

Namun bagi Prof. Winasa, sebagai pemimpin suka atau tidak maka reformasi birokrasi haruslah dilakukan. Bagaimana dengan risikonya? Di sinilah harus disadari bahwa setiap kebijakan yang diambil pasti menyandang risiko bagi pengambil kebijakan itu sendiri. Selain itu janganlah pernah berpikir bahwa sebuah kebijakan yang diambil akan dapat memuaskan semua orang namun yang harus dikedepankan adalah kepentingan orang banyak, kepentingan bangsa dan negara adalah segala-galanya.

Sumber : CyberTokoh

Prof Dr drg I Gede Winasa, Bupati Jembrana, Bupati yang Profesor

Kalau ada bupati yang menyandang gelar profesor alias guru besar, I Gede Winasa-lah orangnya. Bupati bergelar profesor ini boleh jadi satu-satunya yang ada di Bali, bahkan mungkin di Indonesia. Pria bernama lengkap Prof Dr drg I Gede Winasa dilahirkan di Denpasar, Bali, 9 Maret 1950. Ia sebagai Bupati Jembrana periode 2000-2005 dengan berbagai terobosan menarik yang patut diacungi jempol.

Di era otonomi daerah (otoda), ada tiga kunci dari penyelenggaraan otoda yang diusung Prof Dr drg I Gede Winasa. Yaitu, pertama tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang andal, kedua kondisi kesehatan masyarakat yang baik, dan ketiga adalah lingkungan yang mendukung. Apabila ketiga pilar itu, peningkatan SDM yang berarti dunia pendidikan dan derajat kesehatan telah tercapai, maka satu lagi yang harus digarap dan diberikan peluang adalah peningkatan status ekonomi. Dalam hal ini beranjak dari konsep kerakyatan, serta terbukanya peluang usaha secara adil bagi setiap anggota masyarakat, guna pencapaian peningkatan daya beli masyarakat itu sendiri.

Itu sebabnya, prestasi Gede Winasa pun dianggap cukup besar di bidang pengembangan pendidikan di wilayahnya. Pasalnya, 50 persen dana yang masuk dalam APBD diplot unuk biaya pendidikan. Antara lain dalam hal pembangunan fisik gedung sekolah maupun memberi beasiswa kepada anak sekolah berprestasi. Tak pelak, jika akhirnya Winasa mendapat penghargaan pemerintah pusat di bidang pendidikan pada tahun 2001 lalu.“Kami mengadakan Wajib Belajar bukan lagi 9 tahun, tetapi 12 tahun,” kata Winasa saat ditemui Dede Haeruddin dari Majalah GEMARI beberapa waktu lalu di Jembran, Bali. Winasa berharap, dengan Wajib Belajar 12 tahun anak-anak Jembrana bisa mengecap pendidikan lebih tinggi dibanding anak-anak dari daerah lain.

Selain bidang pendidikan, Winasa pun memperhatikan sektor lainnya seperti bidang kesehatan dan sosial masyarakat. Selama kepemimpinannya, ia membebaskan masyarakat yang berobat ke puskesmas. Bukan hanya itu, ia mempunyai ide menggartiskan pula warga saat mengurus KTP. “Ini baru gagasan,” kata Winasa. Paling tidak, di bawah kepemimpinannya itulah Jembrana bangkit karena dipimpin oleh sosok yang memperhatikan masyarakatnya.

Tempaan keras

Siapakah sesungguhnya Prof Dr drg I Gede Winasa? Yang pasti, Winasa kecil sarat dengan tantangan. Ia dibesarkan di sebuah desa bernama Tegalcangkring, kecamatan Mandoyo, Jembrana. Sebuah desa yang banyak menggugah inspirasi hidupnya. Di bawah didikan seorang Ayah yang sangat disiplin, Winasa tumbuh menapaki sejarah hidup. Sebagai anak Pegawai Negeri golongan kecil, tentu saja kehidupan masa kecilnya mengalami berbagai kesulitan.

Winasa termasuk anak semata wayang. Sebagai anak tunggal mestinya ia dimanjakan. Namun kenyataan berbicara lain. Ia menjadi anak tunggal yang tak lepas dari bantingan dan tempaan keras. Uniknya, berbagai tempaan hidupnya tak pernah dirasakan sebagai hukuman. Baginya, berkarya adalah tugas hidup dan disiplin adalah bagian dari jiwa dan terpenting dalam hidup. Letak kedisiplinan sang ayah tak hanya pada cara memanfaatkan waktu juga anggaran. Itulah yang selalu membekas dalam dirinya. Kedisiplinan inilah memotret bahwa ia benar-benar ditempa agar menjadi orang yang mandiri.
Ia pun kemudian melaju meniti waktu. Ia sekolah di SMP di Panyaringan. Di masa inilah ia mulai bersentuhan dengan dunia organisasi massa. Di badannya tak ada teori, apalagi manajemen berorganisasi. Ia hanya tahu, organisasi adalah wahana untuk berkiprah dan menempa diri. Ia menjadi Wakil Ketua Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) Komisariat SMP N I Penyaringan. Itu berlangsung dari 1962 hingga 1965. Setelah itu, Winasa remaja sudah mencicipi kehidupan kota, tepatnya kota Negara. Ia sekolah di SMA Negara. Di Negara, ia juga menjadi pengurus GSNI Cabang Jembrana.
Usai menamatkan SMA, Winasa merantau ke Jawa. Mulanya ia bercita-cita menjadi insinyur teknik mesin. Namun, karena waktu itu informasi sangat terbatas, akhirnya “terdampar” di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Surabaya. Anehnya, ketika itu ia tak tahu dokter gigi seperti apa. Dan orang tuanya juga tidak mematok harus masuk sekolah apa, yang penting harus melanjutkan sekolah.

Di kota buaya itu banyak kenangan yang terlukis dalam perjalanan hidup Winasa. Tak seperti umumnya mahasiswa, Winasa tidak melulu memfokuskan diri pada kuliah. Ternyata dia juga sambil bekerja. Selain kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Unair, ia nyambi menjual tiket bus malam. Setiap hari ia parkir di Makam Paneleh, salah satu pusat penjualan tiket bus malam di Surabaya. Pulang kuliah ia langsung masuk ke penjualan tiket dan malamnya baru pulang. Itu terjadi ketika ia duduk di semester III.

Setiap hari ia harus bolak balik ke Makam Paneleh dan mengantarkan bus ke Wonokromo. Tradisi itu ia kembangkan bukan lantaran tidak mendapat biaya dari orang tua. Tak lain, hanya untuk mancari uang tanbahan. Sebab, orang tuanya sangat disiplin dalam masalah anggaran. Toh, pekerjaan menjual tiket tersebut tidak membuatnya minder.
Yang membuatnya minder, ketika awal-awal menapaki kota Surabaya. Waktu itu, teman-teman kuliah Winasa merupakan orang-orang yang berduit. Dari keturunan Tionghoa maupun warga “the have” Surabaya. Sedangkan ia anak desa dari seorang pegawai negeri golongan kecil. Kala itu pula, mahasiswa seangkatannya sudah biasa bawa mobil. Sementara ia sendiri pakai sepeda gayung.

Kebiasaan cukup aneh di kalangan kampus seperti itu tak membuatnya patah semangat. Justru kondisi itu memacunya untuk lebih maju. Tamat dari Fakultas Kedokteran Gigi Unair (1978), Winasa lalu bertugas sebagai dokter gigi di puskesmas Benculuk, Banyuwangi. Pada 1979, ia pindah menjadi dokter gigi di RSU Bangli. Itu berlangsung hingga 1980.
Tahun berikutnya (1981), suami dari Ratna Ani Lestarini menjadi sekretaris Sekolah Pengatur Rawat Gigi, Depkes Bali. Selanjutnya ia ditunjuk menjadi Kasi Evaluasi Kanwil Depkes. Bali (1981-1987). Di tahun-tahun itu, sekitar 1983, Winasa mendirikan Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Ia sendiri yang menjadi Dekan Fakultas tersebut, sekaligus menjadi dosen pertama.

Seirama dengan kesibukannya, ayah empat anak ini menjadi guru besar di fakultas tersebut. Ia merupakan guru besar pertama di Universitas Mahasaraswati (Unmas). SK pengangkatannya sebagai guru besar terhitung sejak 1 Oktober 2000 lalu. Gelar itu baru diperkenalkan pada 27 Januari 2001 dalam rapat senat terbuka Unmas. Orasi ilmiahnya ketika itu berjudul “Pengaruh Gigi Tiruan Lengkap (GTL) Terhadap Kejadian Denture Stomatitis pada Masyarakat Usia Lanjut”.

Sumber : Gemari Online, Laporan : Dede Chaeruddin

Eros Djarot Dukung Winasa maju ke pilkada Bali 2008

Ketua Umum Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia, Eros Djarot mendorong Prof. Winasa yang juga Bupati Jembrana, untuk tetap maju di kancah Pilgub Bali. Demikian ditegaskan Eros saat bertemu Winasa di Hotel Jimbarwana, Jumat (22/2).

Eros menyatakan Winasa adalah orang hebat namun tidak punya uang untuk bekal pencalonan diri melalui partai besar yang menjadi induk partainya. “Sayangnya, saya bukan ketua umum partai besar. Seandainya saya ketua umum partai besar itu maka langsung saya berikan rekomendasi kepada pak Winasa. Tidak kepada orang lain,” ujar Eros. Tambah Eros, partainya siap memberikan dukungan sepenuhnya kepada Winasa untuk bertarung di kancah Pilgub Bali. “Untuk mekanisme pencalonannya, saya serahkan kepada DPD PNBK Indonesia Bali,” ucapnya. Eros mengaku partainya akan tetap memberikan dukungan kepada Winasa dengan mengikuti mekanisme yang ada dan melihat perkembangan politik di Bali. Tentunya ingin tetap mempertahankan diri sebagai partai yang ingin memperjuangkan marhaenisme. “Dengan kemampuan pak Winasa dia itu tidak hanya pantas menjadi gubernur saja, tapi menjadi Mendagri juga pantas,” kata Eros.

Sementara itu, Prof. Winasa mengatakan, jika rakyat mendukung, dirinya tetap akan maju ke kancah Pilgub Bali. Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada PNBK Indonesia yang memberikan dukungan sepenuhnya untuk ikut bertarung dalam Pilgub nanti. “Kalau rakyat yang meminta maka saya ingin memperjuangkan aspirasi rakyat itu dengan maju ke Pilgub Bali. Tentunya saya juga terima kasih atas dukungan dari PNBK Indonesia,” ujar Winasa. Lanjut Winasa, mekanisme pencalonan Gubernur Bali yang mengharuskan dirinya mendapatkan dukungan suara minimal 15 % juga akan dipenuhinya dengan mengajak rakyat Bali yang representatif untuk mendukungnya agar bisa lolos sebagai calon gubernur Bali. “Jika dorongan rakyat menginginkan saya untuk maju ke Pilgub Bali, maka saya akan mementingkan suara rakyat,” tandas Winasa. Mengenai dirinya yang masih menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Jembrana, peraih penghargaan anti korupsi ini, tidak mau berandai-andai bila dirinya akan diberhentikan sebagai orang nomor satu di partai moncong putih Jembrana. “Saya tidak mau berandai-andai karena semuanya belum terjadi. Jadi itu akan kita lihat nanti saja,” pungkasnya.

Sumber : Balipost dan www.winasa.info

Gede Winasa, Indonesia’s super leader

“Seberapa cepat Indonesia berubah?“

Ini salah satu contoh besar seberapa cepat Indonesia bisa berubah menjadi negara maju. Ini bukan khayalan, bukan impian untuk masa depan, ini riil, sudah terjadi. Di daerah yang tadinya miskin, terbelakang, minim sumberdaya, dengan kepemimpinan yang kuat bisa berubah cepat menjadi daerah termaju di Indonesia.

Ini beberapa keberhasilannya yang fenomenal :
1. Pendapatan asli daerahnya naik drastis, tahun 2000 cuma 1 milyar, tahun 2006, sudah menjadi 11 Milyar! Kecil kalau dibandingakan banyak daerah lain, tapi pertumbuhannya, begitu fenomenal.
2. Pendidikan Gratis. Biaya sekolah dari SD sampai SMA gratis samasekali, tidak ada pungutan ini, itu, anu. Gratis. Pemerintah pusat cuma memberikan 11 persen dari APBN untuk pendidikan. Daerah ini tidak hanya 20 persen, tapi 34 persen dari APBD!
3. Sakit? Dokternya gratis, plus obatnya! Biaya kesehatan samasekali gratis, tidak ada biayanya. Jangankan di daerah lain di Indonesia, di Amerika saja yang seperti ini tidak ada!
4. KTP, kartu kelahiran, gratis, plus ada asuransinya kematiannya.
5. Pajak PBB sawah, gratis.
6. Sudah sepenuhnya melaksanakan E-Government, dengan memakai open source software.
7. Layanan pemerintah yang efisien, satu loket, cepat, dan anti korupsi.

LUPAKAN semua “elit” politik yang ada sekarang. Tidak pernah saya mendengar sebuah visi yang begitu jernih, tajam, dan begitu efektif seperti yang dimiliki seorang I Gede Winasa. Ia adalah bupati dari kabupaten Jembrana di Bali.

Tidak seperti daerah lain di Bali yang ramai turis, Jembrana tidak banyak dikenal. Penghasilan daerahnya awalnya begitu minim, dan cuma berasal dari dua hal, “parkir dan pasar”. Tapi Winasa merubahnya secara drastis. Penghasilan daerah meningkat dengan cepat dan pelayanan kepada rakyat mencapai kualitas yang istimewa, excellent, bahkan dalam tingkat dunia sekalipun.

Pendidikan Gratis dan Anggaran Pendidikan 34 Persen !

Berkat kreatifitas manajemen keuangan, anggaran pendidikan diperbesar dan diefisienkan. Sekolah-sekolah yang tidak efisien disatukan, regrouping. Efisiensi yang dihasilkan mencapai sekitar 3 milyar pertahun. Masyarakat juga diajak bergotong royong membangun sekolahnya sendiri dengan asistensi pemerintah.

Pendidikan gratis awalnya banyak ditentang pihak sekolah. Ternyata, banyak guru takut “penghasilan sampingannya” akan hilang! Kedengarannya kok korup betul. Tapi anda tahu kan ada guru yang terpaksa jadi tukang ojek, jualan bakso, bahkan, jadi pengumpul sampah.. Penghasilan guru Indonesia betul-betul super minim, dan guru sering terpaksa mencari uang tambahan di sekolah. Dan solusinya sederhana, Winasa juga meningkatkan penghasilan gurunya. Rata-rata guru di Jembrana penghasilannya diatas Rp 2 juta sebulan. Para guru tentu malah jadi senang dan makin semangat mengajar! Mereka tidak perlu pusing lagi cari tambahan.

Kalau ada yang masih main-main, akan langsung dicopot. Tidak ada kasihan untuk mereka. Akan lebih kasihan bagi rakyat kalau lembaga pendidikan jadi korup.

UPDATE : Kompas, Jumat, 14 Desember 2007, “Pemerintah Tidak Serius Wujudkan Sekolah Gratis”.

(Note : Beberapa bupati lain di Indonesia sudah memberikan budget 20% untuk pendidikan seperti Musi Banyuasin dan Kutai Timur, banyak lainnya yang juga sudah mulai mempertimbangkan ini).

E-Government, Masalisasi Internet, dan Video Conference

Jembrana juga bervisi masa depan. E-Government sudah dilakukan, semua informasi proses perijinan bisa diakses lewat internet atau di kantor pemerintah, dengan komputer yang menggunakan layar sentuh, touch screen. Jembrana telah membangun sistem komprehensif bernama J-Net atau Jimbarwana-Net yang menghubungkan secara digital semua institusi dari pusat sampai ke desa-desa, sekolah-sekolah, bahkan puskesmas untuk pengiriman data dan informasi. Sistem ini mencakup internet, telepon VOIP berteknologi 3G, video conference, sms center untuk public service, pelatihan manajemen informatika, bahkan digital surveillance system untuk keamanan.

Semua anak sekolah Jembrana sudah terbiasa mengakses internet, dan Bupati melakukan meeting dengan Camat atau Kepala Desa melalui video conference.

Efficient Governance

“Kami adalah pelayan masyarakat. Masyarakat ingin layanan diberikan dengan cepat, bukan berbelit-belit,”
I Gede Winasa

Jembrana menerapkan sistem birokrasi yang sangat efisien, One “Loket” System, seluruh prosedur perijinan diurus oleh satu loket. Tidak satu gedung, satu loket! Dan semuanya juga telah menggunakan sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi. Dan 54 macam perijinan bisa diselesaikan hanya dalam 3 hari, dan paling lambat 7 hari.

Jumlah pegawai juga diminimalisir. Dengan efisiensi jumlah pegawai dan budgetnya, penghasilan perorang pegawai bisa ditingkatkan. Pegawai lebih sejahtera, lebih bahagia, dan keinginan untuk main-main menjadi kecil. Pertemuan pribadi antara pemohon ijin dan pemberi ijin juga dihilangkan. Semuanya lewat satu pintu, satu loket. Ringkas, bersih. Lama kelamaan, semua pegawai negeri makin terbiasa bekerja efisien, suasana kerja juga jadi positif.

Dengan sistem yang simpel ini proses perijinan jadi lebih mudah dimonitor. Penyimpangan makin sulit terjadi. Bila ada yang berani main-main, langsung dicopot, urusan selesai.

Pembiayaan proyek juga dianalisis sebelumnya oleh pemerintah sendiri. Dari sana perkiraan nilai proyek yang lebih riil bisa diketahui, berdasarkan owner’s estimate. Jadi tidak ada perkiraan nilai proyek hanya dari sisi pengusaha yang seringkali mark-upnya gila-gilaan. Setiap proyek pemda, efektifitasnya benar-benar tinggi.

Keuangan daerah tidak hanya bersih tapi berbagai kreatifitas manajemen keuangan lain terus dilakukan. Kartu pengenal PNS misalnya dibuat bekerjasama dengan sponsor bank pemerintah daerah, sekaligus bisa berfungsi sebagai kartu ATM. Beragam proyek yang bisa menciptakan penghasilan bisa makin banyak diciptakan. Rumah dinas Bupati Jembrana yang tidak produktif misalnya, bisa dikembangkan menjadi hotel yang menghasilkan tambahan ratusan juta rupiah setahun.

Kok Bisa Maju?

“Pemerintah harus bermanfaat buat rakyatnya, kalau tidak bermanfaat, buat apa ada pemerintah? Bubar saja pemerintahnya”
I Gede Winasa

Kenapa sebuah bangsa yang tadinya terbelakang bisa maju? Kenapa dunia Barat bisa maju, kenapa Singapura bisa maju, kenapa China dan India maju? Kenapa sebuah daerah yang begitu terbelakang, bisa jadi sangat maju?

Ini seperti semua cerita sukses bangsa-bangsa sukses lainnya. Para pemimpin besar yang berjuang semata-mata demi memajukan rakyatnya. Mereka bervisi unggul, tahu persis apa yang harus dilakukan. Pemimpin tidak hanya berusaha, tapi berorientasi pada hasil. Pemimpin harus berhasil, harus bermanfaat, kalau tidak dia bukan pemimpin.

Mereka juga memberikan teladan, mau ikut berkorban, rakyat akan bosan pada pejabat yang cuma jago ngomong dan pidato. Pemimpin yang unggul akan mampu menginspirasikan dan menggerakkan seluruh bangsanya. Dia juga berani, a fighter, dan akan melawan apapun -tanpa kompromi- semua yang menghalangi upayanya menyejahterakan rakyatnya.

Uang? Uang tidak pernah menjadi masalah paling utama. Semua bangsa di dunia yang tadinya miskin, atau miskin sumberdaya, seperti Jepang atau Singapura, malah justru menjadi sangat maju. Apa “Rahasianya”? Anda bisa belajar dari mereka. Yang penting bangkitkan produktifitas, lakukan efisiensi, optimalisasi manajemen keuangan, dan tutup semua kebocoran keuangan secepat mungkin. Uang rakyat tidak habis untuk “makan” pejabat, seperti gaji, bonus, sampingan pejabat, biaya jalan-jalan keliling dunia, istana pejabat super mewah, mobil dinas Landcruiser dan Lexus, mark-up proyek dan beragam “kreatifitas” korup pejabat lainnya. Itu yang dilakukan I Gede Winasa.

I Gede Winasa berhasil mendapat rekor MURI karena berhasil terpilih lagi jadi bupati dengan perolehan suara fenomenal, yang nyaris tidak pernah terjadi pada pemimpin Indonesia manapun, bahkan di dunia, 88,5% suara rakyat!!

Jembrana, jelas bisa disamakan dengan cerita sukses Singapura. Daerah kecil, minim sumberdaya alam, tapi dengan pemimpin yang visioner, justru malah berkembang menjadi yang paling maju. Mungkin kalau waktunya sudah tepat, bangsa Indonesia akan punya pemimpin seperti beliau, dan Indonesia akan berubah, dari terbelakang menjadi bangsa baru yang akan bangkit dengan kecepatan tinggi.

(Sekarang sudah puluhan Gubernur dan Bupati dari seluruh Indonesia yang sudah belajar dari I Gede Winasa dan Kabupaten Jembrana).

Permohonan khusus pada semua Calon Presiden Indonesia 2009.

Kalau anda elit politik dan anda benar-benar cinta Indonesia, benar-benar ingin melihat bangsa Indonesia maju, tidak ingin bangsa Indonesia terus hidup seperti ini, tolong pertimbangkan untuk belajar dulu pada I Gede Winasa. Kalau Anda tidak mampu membayangkan 20% anggaran pendidikan, belajarlah dulu dari dari I Gede Winasa. Bantulah agar beliau dikenal luas di Indonesia sehingga rakyat segera sadar bahwa Indonesia bisa jadi bangsa maju dengan cepat seandainya dipimpin oleh pemimpin baru yang unggul. Terimakasih.

Sumber : http://imperiumindonesia.blogspot.com

Wawancara Exclusive Dimas Nugraha dengan Bapak Gede Winasa

” Asal Konsisten, Pasti Bisa…”

Pendidikan di Jembrana gratis. Bagaimana ceritanya?

Logikanya sederhana. Sekolah kan sudah disiapkan pemerintah, ada anggarannya. Guru sudah dibayar sebagai PNS, operasional dikasih Pemda, terus dasarnya membayar itu apa? Di Indonesia itu aneh bin ajaib, misal BOS SD sudah Rp.19.500. Dulu sebelum ada BOS, anak SD itu hanya bayar Rp.10.000. Kan logikanya lebih dananya. Anak-anak sudah tidak usah bayar. Lho kok mau ditarik lagi, buat apa?

Jadi seharusnya memang bisa gratis?

Tentu. Pemerintah kan punya tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan cuma jadi slogan saja. Ini kewajiban. Dan pendidikan itu hak masyarakat yang harus dipenuhi. Untuk mencerdaskan kan perlu akses.

Nah itu yang kita buka seluas-luasnya, kami coba buka akses agar setiap orang bisa mendapatkan pendidikan dengan mudah. Jangan pernah berpikir sistem subsidi silang di pendidikan. Kaya miskin itu bukan urusan sekolah, itu urusan pajak. Biar mereka yang urus. Ini pendidikan, hak setiap warga negara, tak peduli kaya atau miskin. Pemerintah harus berikan hak mereka. Untuk apa dipampangkan di UU, untuk apa pula harus dianggarankan 20%.

Bagaimana memulainya?

Sederhana sekali, saya hanya minta dihitung berapa jumlah dan total biaya anak sekolah. Setelah dihitung ternyata cuma Rp.2,5miliar. Kami punya uang segitu. Kan ada dana dekon dari provinsi dan pemerintah pusat. Kemudian saya lakukan efisiensi.

Saya inventarisasi, sekolah yang tidak efektif saya regrouping dengan sekolah sebelahnya. Karena satu sekolah itu biayanya mahal, Rp.150 juta. Ada 22 SD yang tidak efisien, saya regrouping. Dan itu bisa menghemat sampai Rp.3 miliar. Padahal saya butuh cuma Rp.2,5 miliar. Sudah lebih dari cukup untuk menggratiskan seluruh warga saya.

Tantangan terberat?

Yang luar biasa ada pada guru. Alasannya macam-macam. Saya sudah bilang, jangan takut, saya ganti uang kalian (uang sekolah dari murid-red). Apa bedanya murid bayar Rp.5000 dengan Pemda yang bayari. Pendidikan tetap bayar, tapi yang bayar Pemda. Disubsidi pemerintah.

Ada lagi alasannya, “Kalau ada biaya dadakan, bagaimana?” Saya katakan, kalau tidak bisa mengantisipasi itu berarti kalian tidak bisa merencanakan RAPBS. Ya, akhirnya ketahuan, ujung-ujungnya ceperan guru ke mana?

Ya sudah, kalau begitu kita kasih insentif kepada guru. Awalnya hanya Rp.1.250 perjam. Baru mereka bergairah mengajar. Saat ini kami sudah bisa berikan Rp.7.500 perjam. Tinggal ngitung tambahannya, di luar gaji mereka dan tunjangan fungsional. Guru di Jembrana sekarang rata-rata di atas Rp.2 juta. Ya, untuk standar kehidupan di Jembrana kan cukup.

Meningkatkan motivasi ini sederhana sekali. Masyarakat kita ini kan pragmatis, coba naikkan gajinya, susun dengan perencanaan, kemudian disiplin. Macam-macam, sikat. Ya kita adil juga. Yang bagus kita kasih reward. Guru berkualitas, kirim ke luar negeri.

Tahapan?

Kita lihat masalahnya, kemudian tekan pada anggaran dengan melakukan efisiensi. Uang segini bisa dipakai apa. Sekarang terbalik, BOS nya muncul, baru dibuat cara ngabisinnya. Saya balik, dia kebutuhannya apa, baru kita kasih duit. Kemudian efisiensi anggaran.

Di Jembrana, dana DAK untuk 40 sekolah, bisa buat bangun 82 sekolah, itupun ditambah dengan Jimbarwana Net. Dua kali lipat plus jaringan internet. Bangunannya pun standar besi jaringan semua. Intinya efisiensi dengan adanya pengawasan sistem. Bagaimana uang itu keluarnya efektif, bagaimana ada manfaat dan hasil.

Kemudian organisasi kecil dengan fungsi yang besar. Bagaimana SDM dapat termanfaatkan sesuai dengan kompetensinya. Saya punya manajemen DOA, bagaimana memenej Dana, Orang, dan Aset harus efisien. Itu kan kunci dari manajemen pemerintahan.

Mengapa daerah lain belum bisa seperti Jembrana?

Komitmennya harus ada. Selain itu juga harus transparan. Jangan pilih bulu, jangan tebang pilih. Di sini guru berani narik uang ke murid, ndak sampai seminggu saya copot. Saya pikir, semua daerah bisa seperti Jembrana, wong ada BOS kok. Tidak ada alasan gak bisa, uangnya sama.Kami coba mengurai dengan hal yang riil.

Pendidikan itu apa, indikatornya. Banyak yang tidak bisa menerjemahkan menjadi hal-hal yang bisa terukur. Riil dan punya standar indikator jelas. Menurut kami keadilan sama dengan pemerataan pelayanan publik. Dalam hal ini pendidikan adalah pemerataan akses. Dengan otonomi daerah, perannya justru terbuka. Tapi yang sering terjadi kesulitan kan bingung di dan dari mana memulainya.

Anda banyak di PTUN kan karena langkah-langkah tersebut?

Ah sudah banyak saya di PTUN kan. Ndak usah kaku lah, bupati dituntut itu sudah biasa. Berani menyatakan yang benar, itu benar. Kalau benar, kenapa takut.

Sampai tahapan apa mau ditingkatkan pendidikan Jembrana?

Secara reguler kami mencoba untuk mencerdaskan orang Jembrana. Tapi kan tidak bisa berhenti sampai tingkat SMU. Ini kan dinamika terus. Bagaimana bisa berkompetisi secara regional dan global. Ini akan saya tingkatkan terus.

Saat ini saya masih fokus, bagaimana memberikan pendidikan merata kepada masyarakat. Masalah dasar selesai, sekarang tinggal berkembang peningkatan kualitas, insentif guru, pola bantuan, makan siang gratis, bus sekolah, ya tinggal terus dikembangkan.

Sebenarnya BOS sudah berlebih, terus kalau dibantu Pemda lagi, wah saya pikir kualitas pendidikan Indonesia itu akan luar biasa. Gak cuma sekadar gratis saja, kualitas tinggi malahan. ***(dimas@bipnewsroom.info)

Sumber : http://dimasnugraha.wordpress.com

Belajar Pertanian ke Jembrana

“Selain bebas pajak, juga bebas asuransi” 

PEMBANGUNAN  bidang  pertanian di Indonesia sebenarnya  tidak  bisa dilepaskan  dari  kemauan politik  pemerintah.  Pinsip  ini  tampaknya dipegang  oleh  Jembrana.  Buktinya, pembangunan  pertanian  tidak  sekadar membebaskan  petani  dari pajak  bumi,  juga berupaya  memproteksi  pertanian  dan  meningkatkan kualitas SDM-nya.  Harapannya  pembangunan  bidang  pertanian benar-benar  bermuara  pada  peningkatan produktivitas  dan  kesejahteraan petani  secara  berkeadilan.

Bupati Jembrana Prof. Winasa sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan memang dikenal memiliki komitmen dan sikap yang tegas atas keberpihakannya kepada pembangunan bidang pertanian. ”Kabupaten Jembrana merupakan daerah pertama di Indonesia yang berani membebaskan para petaninya dari kewajiban membayar pajak sawah,” demikian budayawan dan kelirumolog Jaya Suprana berkomentar sesaat setelah memberikan Piagam Penghargaan Muri kepada Prof. Winasa.

Langkah protektif yang dilakukan Pemkab Jembrana untuk mendukung pembangunan bidang pertanian memang diarahkan untuk menyentuh setiap komponen pendukung dari pembangunan bidang pertanian itu sendiri. Baik dari sisi SDM (sumber daya manusia) maupun SDA (sumber daya alam)-nya, sehingga diharapkan dengan proteksi-proteksi tersebut, pembangunan bidang pertanian benar-benar bermuara pada peningkatan produktivitas yang berkualitas, juga peningkatan kesejahteraan petani secara berkeadilan. ”Tanpa proteksi dari pemerintah, tidak mungkin pembangunan bidang pertanian bisa berhasil. Karena harus disadari, hampir 70% lebih penduduk kita adalah petani. Jadi kalau pemerintah melakukan proteksi terhadap petani, itu berarti memproteksi 70% lebih dari masyarakatnya. Dan itu tentu cukup adil,” demikian apresiasi Prof. Winasa.

Proteksi atas SDA dilakukan Pemkab Jembrana dengan menerapkan kebijakan atas penggunaan pupuk organik bagi setiap produk pertanian, utamanya produk padi. Untuk mendukung kebijakan penggunaan pupuk organik itu, Pemkab Jembrana telah mewujudkan pembangunan pabrik kompos yang diharapkan akan menjadi pemasok utama kebutuhan akan pupuk organik bagi petani. Selain untuk menjaga dan mengembalikan unsur hara pada tanah, keberadaan pabrik pupuk organik ini juga untuk mengurangi, bahkan menghilangkan ketergantungan petani pada pupuk anorganik seperti yang selama ini digunakan oleh petani. ”Kita tidak ingin petani kita dipermainkan oleh para broker pupuk. Masak setiap mulai musim tanam pupuk menghilang dari pasaran, dan kalaupun itu ada, harganya sudah tidak terjangkau oleh petani,” tegas Winasa.

Selain melakukan proteksi dalam rangka menjaga dan mengembalikan kesuburan tanah, Pemkab Jembrana juga melakukan proteksi dalam upaya menjaga ketersediaan air tanah bagi petani. ”Banyak yang salah di dalam melihat Program Megumi. Sejatinya, Program Megumi yang merupakan pengolahan air laut menjadi air tawar siap minum itu diadakan bukanlah semata-mata untuk memproduksi air mineral, tetapi lebih dari itu. Dengan Program Megumi itu, diharapkan ketersediaan air tanah tidak terganggu. Masak pemerintah berebut air dengan masyarakatnya. Ini kan tidak sehat. Nah, mumpung ada teknologinya, kenapa kita tidak mengolah air laut menjadi air tawar? Inilah pemikiran dasar dari Program Megumi itu. Lebih pada proteksi kita akan sumber daya alami, terutama ketersediaan air tanah,” jelas Winasa seolah menjawab kesimpang-siuran informasi seputar Program Megumi.

Bagaimana dengan proteksi SDM dalam hal ini petani sebagai pelaku utamanya? Untuk menjaga gairah petani sehingga tetap setia dengan perilaku pertaniannya, Pemkab Jembrana selain meluncurkan kebijakan bebas bayar pajak bagi petani, masih ada lagi kebijakan-kebijakan yang memberikan keberpihakan kepada petani. Seperti Program Beasiswa bagi anak-anak petani yang berprestasi, atau program pelayanan kesehatan gratis bagi petani murni di Jembrana, belum lagi proteksi akan kepastian pasar dan harga serta yang paling gres adalah jaminan asuransi bagi produk pertanian. ”Dengan mengasuransikan produk-produk pertanian, maka petani akan terbebas dari risiko kerugian,” tandas Winasa.

Selain itu, lanjut Winasa, masih ada beberapa bentuk proteksi lain, seperti pemberian dana talangan kepada KUD di saat terjadinya panen raya. Atau pemberian bantuan berupa dana bergulir yang bersifat produktif bagi pokmas yang bergerak di bidang pertanian. ”Pada dasarnya pembangunan pertanian di Jembrana adalah untuk meningkatkan produksi pertanian dan hasilnya dinikmati oleh petani yang kesehariannya berkubang lumpur,” ujar Winasa.

Ia berusaha mengubah image pertanian yang selama ini dikenal sangat identik dengan kemiskinan dan kemelaratan menjadi dunia yang penuh harapan, yang mampu memberi penghidupan yang layak. Sehingga ke depan pertanian menjadi idola rakyat Bali. ”Obsesi saya ke depan, generasi penerus setelah saya, paginya bekerja di sawah atau tegalan, malam hari dapat santai dengan keluarga sambil menyetir mobil,” ucap Winasa.

Lalu untuk apa belajar pertanian ke Jembrana? Belajar bagaimana meningkatkan produksi pertanian yang berkualitas tanpa mengabaikan peningkatan kesejahteraan petani sebagai pelaku utamanya. Jika petani sudah merasakan manfaat bertani dalam kehidupannya, maka petani tidak akan terdorong untuk menjual sawahnya, sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan yang merupakan ancaman terhadap eksistensi subak.

Sumber : Balipost Online, 25 February 2008