(Suara Karya Online)Masalah pendidikan gratis terus menjadi kajian kontroversi. Namun Kabupaten Jembrana, Bali nyatanya sukses menerapkan pola pendidikan gratis ini di kalangan siswa-siswinya, baik di tingkat SD maupun SMP. Yang jelas, kunci keberhasilan tersebut pada akhirnya terletak pada peran aktif pemerintah kabupaten setempat dalam mendukung dan membantu agar kegiatan belajar-mengajar tersebut berjalan lancar, tanpa harus menarik biaya pendidikan dari kalangan yang tidak mampu.
Sudah tiga tahun terakhir ini Bupati Jembrana, Prof Drg I Gede Winasa menerapkan kebijakan pendidikan gratis bagi warganya. Dampaknya terhadap pelaksanaan pendidikan tingkat dasar dan menengah di wilayah berpenduduk 250 ribu orang itu sungguh luar biasa. Selain mampu menekan angka putus sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan, kebijakan itu juga menimbulkan kebiasaan baru di kalangan sekolah untuk membuat rencana anggaran, pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) yang lebih terencana, efektif dan efisien.
Dengan program kerja yang lebih terencana, efektif dan efisien bukan saja mempermudah bupati mengucurkan dana operasional setiap tiga bulannya, tetapi juga melancarkan sekolah dalam mengejar target peningkatan mutu pendidikan. Karena, sekolah tidak dibebani hal-hal lain, kecuali kegiatan belajar mengajar.
Hal itu dirasakan benar oleh Kepala Sekolah SMU Negeri 2 Negara, I Ketut Suantra yang merasa mampu menjalankan program pendidikan di sekolah secara lebih fokus, karena tidak lagi direpotkan dengan urusan dana, yang di masa lalu harus menarik dari orang-tua siswa. “Bukan persoalan mudah, menarik dana dari orangtua, terlebih bila banyak orang-tua siswa tidak mampu. Akibatnya, sekolah hanya membuat sedikit kegiatan agar tidak membebani orangtua,” kata Suantra kepada Suara Karya di sela-sela mengikuti press tour di Kabupaten Jembrana, baru-baru ini.
Berkat kebijakan baru itu, kata Suantra, sekolah saat ini bisa bertindak lebih aktif dan kreatif karena Bupati Winasa sangat mendukung setiap program kerja yang diajukan sekolah, demi memajukan kemampuan siswanya. Itu terlihat dari aneka kegiatan yang dijalankan siswa selepas pukul 12 siang yang merupakan materi life skills, seperti mata pelajaran keterampilan dan kemampuan bahasa. “Kami memiliki 10 jenis keterampilan yang bisa diikuti siswa, seperti otomotif, menjahit, tata boga, musik, lukis, hingga membuat ukiran. Sedangkan program bahasa pilihan (yang diselelnggarakan) ada bahasa Jerman, Mandarin dan Jepang. Untuk siswa yang menyenangi olahraga, tersedia juga kegiatan ekstrakulikuler bola volley, tenis meja, dan bulu tangkis,” ujarnya.
Namun, kebijakan yang diberi nama “Sekolah Kajian” itu baru dilaksanakan di 21 sekolah dari 57 sekolah yang ada. Sekolah lainnya masih dalam proses penambahan ruang kelas baru dan fasilitas pendidikan lainnya.
Ditanyakan bila sekolah memerlukan dana untuk kegiatan di luar RAPBS, Suantra mengatakan, pihaknya akan membuat proposal kegiatan yang dikoordinasikan dulu dengan tim penilai dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian proposal itu diajukan ke tim penilai yang ada di Kantor Bupati Jembrana.
“Biasanya butuh waktu satu minggu sejak proposal itu diajukan hingga dana. Bupati Winasa itu bisa membaca dan menghitung proposal dengan cepat. Ia juga tak ragu-ragu memberi catatan bila ada dana yang dirasakan tidak logis. Sehingga kita tidak bisa bohong,” tuturnya.
Kendati terasa sangat birokrasi, Ketut Suantra mengaku hal itu tidak ada masalah. Karena setiap proposal yang diajukan – terlebih jika hal itu berhubungan dengan ide-ide segar untuk peningkatan mutu pendidikan, hampir seluruhnya disetujui. “Kami sering diundang Bupati Winasa untuk membahas ide-ide segar tentang pendidikan, maupun visi dan misi yang diinginkannya agar kami bisa sejalan. Kami juga diberi kesempatan ke Jepang, pesantren Gontor, SMU Taruna Nusantara untuk bench marking sekaligus membuka wawasan tentang pendidikan bermutu,” kata Ketut Suantra pula.
Hal serupa dikemukakan Kepala Sekolah SLTPN 4 Mendoyo, I Gede Sunarya. Bupati Winasa kerap menyambangi sekolah-sekolah untuk melihat kebenaran dari proposal yang telah diajukan hingga soal kelengkapan fasilitas pendidikan yang tersedia di sekolah. “Pernah suatu hari Bupati Winasa menelepon ke handphone dan bertanya segala macam soal sekolah hingga saya sempat kebingungan menjawabnya, karena pertanyaannya begitu detail. Ternyata Bupati Winasa menelepon sambil berkeliling-keliling di sekolah,” kata Gede Sunarya.
Karena itu tak heran bila sejumlah sekolah yang dikunjungi wartawan yang mengadakan press tour ke Kabupaten Jembrana, Bali, pekan lalu, terlihat bersih dan asri. Segala kelengkapan sekolah juga ditata begitu harmonis sehingga tampak rapi dan lega. Di SLTPN 4, misalnya, tersedia kotak sandal yang bisa dipergunakan siswa bila sepatu yang dipakainya kotor, agar tidak mengotori lantai yang berwarna putih bersih.
Konsekuensi dari proses belajar mengajar yang dilaksanakan hingga sore hari adalah penyediaan makan siang bagi siswa. Di setiap sekolah kajian, tersedia nasi gratis yang mana berasnya mendapat jatah dari kabupaten. Untuk penyediaan beras, SLTPN 4 Mendoyo mendapat jatah Rp 9 juta per bulannya. Siswa hanya diminta membawa lauk pauk dan sayur. Namun, dalam perjalanannya, anak dari keluarga miskin selalu malu menggelar lauk pauk bawaannya. Sehingga suasana makan siang menjadi tidak nyaman. Akhirnya, disepakati siswa dikenakan biaya lauk bekisar Rp 1000 – Rp 2000 per anak setiap hari.
“Dana itu dikelola sekolah. Jadi, setiap anak mendapat lauk yang sama. Siswa juga mendapat jatah susu kambing untuk meningkatkan staminanya. Selesai makan, setiap anak mencuci sendiri perangkat makannya. Kecuali siswa piket yang ikut membantu membersihkan meja makan,” kata Gede Sunarya sambil menunjukkan ruang makan yang dapat menampung 205 muridnya.
Soal kesejahteraan, baik Ketut Suantra maupun Gede Sunarya mengaku kini lebih baik. Karena Bupati Winasa memberi insentif sebesar Rp 5.000 per jam mengajar, di luar gajinya sebagai PNS. Insentif itu terbilang lumayan karena guru memiliki sekitar 18-24 jam mengajar setiap minggunya. “Khusus untuk kepala sekolah ada tambahan insentif sebesar Rp 250 ribu per bulan,” kata Gede Sunarya.
Ditanyakan kontribusi yang bisa diberikan orang-tua terhadap pendidikan anaknya, Ketut Suantra mengatakan, biasanya orangtua siswa lebih suka memberi bantuan dalam bentuk tenaga. Misalnya, sekolahnya mendapat block grant dari bupati untuk penambahan ruang kelas baru, dana tersebut kemudian dibicarakan dengan orangtua, yang kemudian membantu dalam proses pembangunan gedungnya.
“Dengan demikian, pembangunan gedung sekolahnya bisa lebih bagus dan lebih baik karena orang-tua kan terlibat langsung di dalamnya?” ucapnya.
Namun, tidak setiap block grant diberikan dalam bentuk uang tunai, bisa dalam bentuk barang. Misalnya, seperangkat alat-alat laboratorium atau seperangkat komputer untuk mengisi laboratorium komputer. “Bagi kami, tidak ada masalah apakah proposal yang kita ajukan itu diberikan dalam bentuk uang atau barang. Yang penting, apa yang kita butuhkan bisa dipenuhi,” kata Ketut Suantra.
Tentang dana operasional, lanjut Ketut Suantra, besarannya disesuaikan dengan jumlah siswa yang sekolah. SPP yang diberikan Bupati Winasa untuk tingkat SMA per anak per bulan sebesar Rp 20.000 dan uang OSIS sebesar Rp 300 per anak per bulan. Seberapa besar dana yang diterima sekolah setiap tiga bulannya, cukup kalikan saja jumlah siswa dengan uang SPP dan uang OSIS. “Kendalanya, bila sekolah bersangkutan hanya memiliki siswa sedikit. Sehingga dana operasional yang diterima juga kecil,” kata Suantra seraya menambahkan kalau tingkat SLTP, dana SPP-nya sebesar 12.500 per orang per bulan dan tingkat SD sebesar Rp 7.500 per orang per bulan.
Bagaimana kondisi di sekolah-sekolah swasta? Bupati Jembrana memberi beasiswa SPP yang besarnya sama dengan siswa di sekolah negeri.
Namun sayang, kebijakan pendidikan gratis itu hanya berlaku bagi warga Jembrana, yang dibuktikan oleh kartu keluarga. Warga non- Jembrana yang bersekolah di sana dipungut biaya sebesar SPP yang ditetapkan Pemda Kabupaten Jembrana.
Tak Perlu Dana Besar
Satu alasan yang selalu dikemukakan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak bisa melaksanakan pemerataan pendidikan bagi warganya, karena terbatasnya dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Padahal, kalau mau jujur, dana yang besar bukan segala-galanya.
Yang dibutuhkan hanyalah komitmen yang kuat dari Pemkab/kota. Bagaimana dana yang terbatas itu bisa dikelola secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pengalaman Kabupaten Jembrana, Bali dalam melaksanakan pendidikan gratis agaknya bisa dijadikan pelajaran bahwa niat baik itu bisa dilakukan tanpa harus menunggu dana besar!
Seperti dituturkan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Jembrana, I Wayan Lantera. Saat akan menerapkan kebijakan pendidikan gratis mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Umum (SMU), Bupati Jembrana Prof Drg I Gede Winasa segera melakukan regrouping (penggabungan) terhadap 22 sekolah yang dianggap sudah tidak efisien.
“Dari proses regrouping itu ternyata dapat dihemat dana sekitar Rp 3,3 miliar. Dana itulah yang kemudian dimanfaatkan Bupati Gede Winasa untuk penerapan kebijakan pendidikan gratis,” kata Wayan Lantera dalam percakapan dengan rombongan press tour yang ingin melihat dari dekat penerapan pendidikan gratis di Jembrana Bali.
Selanjutnya, ditambahkan Wayan Lantera, Bupati Gede Winasa memanggil seluruh kepala sekolah dan komite sekolah untuk membahas kebijakan baru dan perubahannya. Misalnya, sekolah diminta merancang rancangan anggaran pendapatan dan belajar sekolah (RAPBS) yang mencerminkan peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya, namun tetap menekankan kegiatan yang efektif dan efisien. “Meski dituntut melakukan kegiatan efisien, bukan berarti sekolah tidak melakukan kegiatan apa-apa. Apa pun kegiatan yang diajukan sekolah dalam RAPBS, hampir sebagian besar disetujui bupati asalkan mencerminkan usaha peningkatan mutu pendidikan,” ucap Wayan Lantera menegaskan.
Saat ini jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Jembrana, tercatat sebanyak 185 sekolah SD (Negeri 182 dan swasta 3), Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 9 sekolah. Di tingkat SLTP ada 9 (negeri 4 dan swasta 5), sedangkan Madrasah Tsanawiyah ada 25 sekolah. Tingkat SLTA ada 14 sekolah (negeri 5 dan swasta 9), Madrasah Aliyah 2 sekolah, sekolah menengah kejuruan (SMK) sebanyak 7 sekolah. Untuk sekolah taman kanak-kanak (TK) sekitar 89 sekolah.
Penerapan kebijakan sekolah gratis dilakukan secara bertahap sejak tahun 2001/2002 untuk tingkat SD dan TK, tahun berikutnya di tingkat SLTP, tahun 2004 untuk tingkat SLTA.
Tak hanya itu, Bupati Gede Winasa juga memberi kesempatan pada para guru yang ingin meningkatkan kemampuan akademiknya dengan memberi kesempatan melanjutkan kuliahnya mulai dari jenjang D-3 hingga S-2. Soal biaya pendidikannya disubsidi Pemkab Jembrana sebesar 50 persen. “Karena kalau gurunya pinter, proses belajar mengajarnya diharapkan bisa jadi lebih menarik dan siswa bisa jadi lebih kreatif. Kami juga punya program benc-marking bagi para guru untuk mengunjungi sekolah yang selama ini dinilai memiliki keunggulan seperti Pesantren Gontor, SMU Taruna Nusantara atau sejumlah sekolah di Jepang,” katanya.
Menariknya, proses belajar mengajar di Jembrana dilaksanakan mulai pukul 07.30 hingga pukul 16.00 WITA. Kebijakan ini dilakukan secara bertahap mulai dari 21 sekolah, karena terkait dengan penyiapan sarana dan prasarana pendidikannya. Program sekolah kajian itu memadukan antara ilmu pengetahuan, hobi dan keterampilan siswa. Maksudnya, pada pagi hari siswa belajar ilmu pengetahuan seperti sekolah lainnya, sedangkan sepanjang siang hingga sore anak belajar tentang bahasa, olahraga dan keterampilan yang diharapkan bisa menjadi bekal untuk mengarungi kehidupan.
“Sekolah Kajian merupakan pilot proyek Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam mengembangkan dunia pendidikan yang lebih inovatif dan berorientasi ke depan. Nilai lebih dari sekolah kajian adalah tingginya muatan disiplin anak didik yang ditanamkan, sehingga ke depan akan tercetak anak didik yang memiliki disiplin tinggi, budi pekerti, keterampilan, Iptek serta mempunyai wawasan global. Meskipun terkesan lebih mengutamakan Iptek, sekolah kajian juga menekankan nilai-nilai budaya lokal,” tuturnya Wayan Lantera.
Hasilnya tidak sia-sia. Harapan Bupati Gede Winasa atas pemerataan pendidikan di wilayahnya pun tercapai. Itu terbukti dari data angka putus sekolah yang mencapai hampir 0 persen pada masa dua tahun pelaksanaannya. Wayan Lantera menyebut angka sebesar 0,02 persen pada akhir tahun 2003. “Angka putus sekolah sebagian besar ada di pesisir pantai yang senang berpindah-pindah, sehingga sulit dipantau keberadaannya,” tutur Wayan Lantera.
