Belajar Pelayanan dari jembrana

Pemerintahan Indonesia dewasa ini didukung oleh sekitar 480 kabupaten dan kota. Dari jumlah itu, hampir seluruh jajaran pimpinannya—bupati, wali kota atau wakilnya, pimpinan atau anggota DPRD, dan pejabat lainnya, bahkan dari berbagai departemen terkait di Jakarta—selama era otonomi daerah pernah berkunjung ke Kabupaten Jembrana.

Kunjungan gencar dari jajaran eksekutif dan legislatif itu terjadi ketika Jembrana dipimpin Bupati I Gede Winasa (56), yang sejak pertengahan tahun lalu memasuki periode kedua. Dari jumlah kunjungan itu saja layak memancing pertanyaan, apa gerangan daya tarik kabupaten di ujung barat Pulau Bali itu?

Jembrana dan kota kabupatennya, Negara, ketika kembali dikunjungi, Senin (18/9), tetap saja dengan kekhasannya, misalnya, pemandangan kegiatan petani bersawah atau memanen sayuran. Sementara, ruas jalan utama yang berakhir di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk di ujung baratnya dipadati lalu lintas berbagai jenis kendaraan, terutama truk-truk raksasa sarat muatan untuk angkutan antarprovinsi.

Kekhasan lainnya adalah di kabupaten yang kini berpenduduk sekitar 258.000 jiwa itu amat jarang dijumpai pengunjung mancanegara alias turis asing. Jembrana memang bukan kabupaten yang menempatkan pariwisata sebagai andalan ekonominya. Sejak dahulu, andalan ekonomi Jembrana tetap pada pertanian, terutama sawah, peternakan, dan perikanan.

Dengan demikian, pemandangan itu sekaligus menggambarkan betapa kontrasnya dinamika dan denyut nadi kehidupan Jembrana dengan Bali umumnya yang sejak tahun 1980-an menjadikan industri pariwisata sebagai lokomotif ekonomi daerahnya.

Badung, Denpasar, dan Gianyar adalah kabupaten atau kota yang menjadi induk pariwisata Bali. Di sejumlah kabupaten dan kota itu, nyaris setiap saat kita berpapasan dengan turis asing yang datang dari Eropa, Amerika, Afrika, Australia, Jepang, Taiwan, China, dan berbagai negara asing lainnya.

Karena tidak mengandalkan pariwisata, gelimang dollar bawaan turis asing yang berkunjung ke Bali jelas tidak banyak mengalir hingga Jembrana.

Jika ditilik dari pendapatan asli daerah atau PAD-nya, Jembrana memang tergolong kabupaten miskin di Bali. Misalnya tahun 2000, PAD Jembrana hanya sekitar Rp 1 miliar. Ketika kabupaten itu dipimpin Bupati I Gede Winasa, PAD-nya merangkak naik menjadi Rp 4,7 miliar (2001). Selanjutnya menjadi Rp 6 miliar (2002), lalu Rp 9,2 miliar (2003). Begitu seterusnya, dan tahun 2006 ini mencapai sekitar Rp 11,2 miliar.

Akan tetapi, meski terus mengalami kenaikan, PAD Jembrana tidak ada apa-apanya dibanding dengan Denpasar, apalagi Badung. Pada saat bersamaan PAD kedua daerah itu di atas Rp 250 miliar.

Daya tarik Jembrana

Kalau begitu, apa daya tarik dan kelebihan Jembrana?

Di bawah kepemimpinan Bupati I Gede Winasa, Jembrana memiliki keunggulan dalam kebijakan pelayanan publik. Seperti diakui Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Bali I Made Denayasa, daya tarik Jembrana kini karena sejumlah kebijakan publiknya yang sungguh prorakyat.

Di tengah keterbatasan PAD daerahnya, Jembrana sejak tahun 2001 berani membebaskan siswa sekolah negeri dari biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) sejak tingkat SD hingga SMU atau sederajat. Bahkan, para siswa juga dibantu dengan buku-buku paket pelajaran. Sedangkan untuk sekolah swasta, Pemkab Jembrana menyediakan bantuan berupa beasiswa bagi sejumlah siswa berprestasi.

Tentang biaya pendidikan yang digratiskan ini, antara lain, diakui oleh Monika Zylastia (15), siswi kelas I SMA Negeri 2 Negara (Jembrana). “Biaya sekolah yang masih menjadi tanggungan orangtua di Jembrana, kecuali membeli seragam sekolah dan beberapa jenis buku di luar buku paket. Selebihnya gratis dan kami merasa terbantu,” ungkapnya ketika pulang dari sekolahnya di Negara, Senin (18/9).

Pada saat yang sama masyarakat dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan dasar, seperti biaya rawat jalan dari kunjungan ke puskesmas atau rumah sakit.

Biaya kesehatan baru dipungut secara normal ketika penderita harus rawat inap, namun tetap saja ada pengecualian pelayanan gratis bagi mereka yang benar-benar dari keluarga miskin.

Khusus untuk menggratiskan pendidikan dan biaya kesehatan dasar itu, Pemkab Jembrana pada tahun 2005, misalnya, mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 110 miliar.

“Dari total alokasi itu, sekitar Rp 89 miliar merupakan subsidi untuk menggratiskan pendidikan dan Rp 20 miliar lebih lainnya untuk subsidi kesehatan,” papar Kepala Subag Protokol Sekretariat Daerah Jembrana Dewa Gede Ary Candra Wisnawa.

Tidak hanya itu. Para petani sawah dibebaskan dari beban pajak bumi dan bangunan (PBB) atas lahan usaha miliknya itu. PBB atas lahan sawah di Jembrana bernilai total sekitar Rp 670 juta. Sebagaimana diakui Bupati I Gede Winasa di Negara, semuanya disubsidi oleh pemerintah setempat.

Lebih menarik lagi terkait kebijakan perizinan serta pelayanan akta catatan sipil dan bidang kependudukan. Jumlah totalnya 57 jenis. Rinciannya masing-masing pelayanan perizinan 50 jenis, pelayanan akta catatan sipil (5), dan dua lainnya pelayanan bidang kependudukan.

Di Jembrana, tentang perizinan ini telah menjadi bagian urusan dinas inkom dan perhubungan setempat. Bahkan, lebih khusus lagi, perihal perizinan itu hanya diurus bidang inkom.

“Kalau perizinan kelompok pertama, waktu prosesnya paling lama 14 hari kerja karena petugas terkait harus melakukan pengecekan ke lapangan. Sedangkan jenis lainnya hanya selama tiga hari,” tutur Kepala Inkom NK Citrawati.

Jika melihat sistemnya, tertutup kesempatan bagi pejabat bertatap muka langsung dengan warga. Dengan demikian, sempit pula kesempatan bagi pejabat melakukan pungutan liar atau korupsi terhadap warga.

Citrawati mengemukakan, masyarakat yang membutuhkan perizinan cukup mendatangi kantor bupati, lalu membaca berbagai persyaratan yang diperlukan melalui papan publikasi atau layar komputer yang telah tersedia. Setelah melengkapi persyaratan, berkas yang telah diregistrasi langsung dimasukkan melalui kotak khusus yang secara otomatis terbuka dan tertutup setelah warga bersangkutan menekan tombolnya.

Prorakyat

Bagaimana berbagai langkah terobosan itu bisa dilakukan, sedangkan Jembrana bukanlah kabupaten kaya di Bali?

Bupati I Gede Winasa yang semula berprofesi sebagai dokter gigi dan kini bergelar Prof Dr, dalam sebuah percakapan di Negara, pertengahan September lalu, mengungkapkan kiat-kiatnya.

“Tujuan berpemerintahan, apalagi dengan semangat otonomi daerah sekarang ini, terutama adalah menyejahterakan masyarakat, bukan untuk kekuasaan,” paparnya.

Diakui, Jembrana dari subsidi pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, atau sumber dana lainnya, tidaklah jauh berbeda dengan kabupaten/kota lain di Indonesia. Tetapi, mengapa Jembrana di tengah keterbatasan sumber dana daerahnya (PAD) ternyata bisa memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakatnya? Kata kuncinya, demikian Winasa, adalah kemampuan melakukan inovasi, kreatif, serta efisiensi.

Contoh paling sederhana, Winasa menunjuk kartu pengenal pegawai negeri sipil (PNS), termasuk yang dia gunakan. Khusus di Jembrana, pengadaan kartu itu tanpa biaya karena sekaligus merupakan kartu ATM dari sebuah bank milik Pemerintah Provinsi Bali.

Karena sekaligus merupakan kartu ATM, maka pengadaan untuk sekitar 5.000 PNS di Jembrana langsung dilakukan oleh bank bersangkutan. Dengan demikian, sudah terjadi efisiensi, sementara di sisi lain jajaran PNS dibiasakan menabung dan berhubungan dengan bank.

Tentang subsidi untuk melunasi pajak PBB lahan sawah para petani, menurut Winasa, sama sekali tidak membebani Pemkab Jembrana.

“Ya, saya terpaksa buka saja. Subsidi untuk melunasi jenis pajak petani itu totalnya sekitar Rp 670 juta. Selanjutnya kami justru memperoleh insentifnya dari Jakarta, yang jumlahnya bahkan lebih besar, hingga sekitar Rp 1,1 miliar,” ungkapnya.

Terobosan juga dilakukan melalui belanja rutin di kantor- kantor. Selain ditetapkan standarnya, juga diikuti sistem pergudangan. Seluruh barang pengadaan harus melalui gudang khusus. Dengan demikian, bisa ditekan kemungkinan korupsi melalui kuitansi fiktif atau penggelembungan harga dan bentuk manipulasi lainnya.

Kabupaten Jembrana selama sekitar enam tahun terakhir tidak pernah lagi mengalokasikan anggaran untuk membeli kendaraan baru. Kendaraan dinas yang dipakai sebagian merupakan kendaraan lama, namun sebagian terbesar lainnya adalah dari sewaan. Adapun Bupati Gede Winasa sehari hari mengendarai mobil dinas berupa jenis jip Hardtop tahun 1978.

Sesungguhnya masih banyak lagi langkah terobosan cemerlang lainnya yang dilakukan Pemkab Jembrana guna memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakatnya.

Diakui Bupati Winasa, berbagai terobosan yang bersumber dari inovasi dan efisiensi itu telah menghasilkan penghematan biaya 20–50 persen.

“Hasil dari berbagai penghematan itulah yang lalu kita gunakan menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, bahkan untuk proyek lain lagi,” ujar Winasa menambahkan.

Mencermati berbagai langkah terobosan Pemkab Jembrana itu, layak jika berbagai pihak di seantero negeri secara khusus berkunjung ke Jembrana. Tujuan utamanya belajar berbagai inovasi serta efisiensi melalui kebijakan yang sungguh-sungguh prorakyat, melayani rakyat.

Sumber : Harian Kompas, Frans Sarong

Prof. I Gede Winasa Melayani Masyarakat bukan Dilayani

“Seorang pemimpin harus memiliki kualitas dan bobot untuk mengambil langkah-langkah yang bagi orang lain tidak mungkin tetapi di tangannya menjadi mungkin tanpa harus melawan hukum yang ada. Karena, untuk itulah seorang pemimpin ada,” ujar Prof. DR. drg. I Gede Winasa, Bupati Jembrana.

Ketika reformasi di bidang politik digulirkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat rendah. Jika seperti itu artinya, pemerintahan yang ada sudah tidak mendapat legitimasi dari rakyatnya. Pemerintahan yang tidak mendapat legitimasi dari masyarakatnya adalah pemerintahan yang bangkrut. Kondisi seperti itu sangat terasa kental pada awal tahun 2000-an.

Saat itu, secara sederhana masyarakat memahami pemerintah adalah para pegawai negeri sipil yang duduk di kantor-kantor pemerintahan sebagai “musuh bersama” lantaran perilaku mereka yang lebih sebagai tuan ketimbang pelayan masyarakat. Kenyataan ini tentu tak bisa dibiarkan berlarut-larut.

“Sebagai kepala daerah, saya harus mengambil kebijakan yang bisa diterima kedua belah pihak, baik oleh jajaran birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan dan masyarakat sebagai komunitas yang harus dilayani oleh penyelenggara pemerintahan.

Karena itu, langkah pertama yang saya ambil adalah melakukan reformasi birokrasi sebelum mengambil kebijakan lainnya,” ungkap Winasa.

Birokrasi yang sarat dengan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme diyakini sebagai salah satu biang kerok keterpurukan bangsa ini ke dalam kubangan krisis multidimensional. Jika ingin melakukan reformasi di bidang birokrasi pemerintahan dan lembaga lainnya, tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan.

“Reformasi birokrasi berarti berbicara tentang manusia yang selalu berinteraksi. Tetapi kalau tidak dijalankan sekarang juga, kapan lagi memulainya?” katanya retoris. Untuk sampai ke arah itu, diperlukan langkah dan strategi yang tepat agar tidak ada cultural shock di dalam tubuh birokrasi sendiri, yang kalau dibiarkan bisa berimbas kontraproduktif dan mengganggu kualitas pelayanan pemerintah terhadap publik.

Ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian ketika memulai langkah perbaikan pada tubuh birokrasi pemerintahan. Pertama, dari sisi kelembagaan. Kedua, keberadaan sumber daya manusia aparatur. Ketiga, perilaku atau tata laksana. Keempat, akuntabilitas. Kelima, pola pengawasan.

“Dengan dilakukannya penyempurnaan secara sistematis dan terukur pada wilayah birokrasi pemerintahan diharapkan melahirkan budaya kerja dan kinerja yang baru yaitu birokrasi pemerintahan yang mengambil posisi sebagai pelayan masyarakat, bukan dilayani masyarakat.

Restrukturisasi Kelembagaan
Apa yang harus dilakukan untuk penyempurnaan dari sisi kelembagaan yang menunjukkan bangunan kelembagaan birokrasi pemerintahan yang gemuk, tidak efektif dan sulit melakukan efisiensi?
Ada beberapa pertimbangan strategis yang harus diperhatikan ketika melakukan restrukturisasi organisasi pemerintahan, yaitu dasar hukum, kewenangan-kewenangan yang ada -apakah itu kewenangan pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten- dan analisa terhadap dukungan potensi daerah yang ada disesuaikan visi dan misi daerah sendiri. Kemudian analisa jabatan, beban kerja serta tinjauan dari sisi pelayanan publik -apakah organisasi itu efektif dan efisien-. “Dengan pertimbangan tersebut, dapat dibentuk organisasi yang lebih ramping namun mampu mengakomodasi beban kerja dan kewenangan yang dimiliki,” katanya.
Secara sederhana, penyusunan dan restrukturisasi organisasi pemerintahan di Jembrana mengacu pada visi daerah yakni meningkatkan kualitas hidup dengan cara meningkatkan kualitas SDM lewat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pemerataan di bidang pendidikan, serta pengembangan ekonomi kerakyatan untuk membangun sikap kewirausahaan serta kemandirian dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan, bersih, dan terukur.
Yang tidak kalah penting dalam upaya restrukturisasi kelembagaan adalah keberanian melibatkan lembaga independen dalam melakukan analisa sehingga kinerja yang dihasilkan benar-benar terhindar dari pertimbangan yang bersifat subyektif dan kepentingan fragmatis. Dalam hal ini, Pemkab Jembrana melibatkan institusi pendidikan seperti Unud. Hasil analisa dari lembaga independen itulah yang kemudian diterapkan secara operasional.
Struktur pemerintahan bukanlah harga mati. “Struktur dipandang sebagai salah satu alat organisasi harus dinamis mengikuti perkembangan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi,” jelasnya. Dalam melakukan restrukturisasi birokrasi akan banyak aparatur atau pegawai yang kehilangan jabatan dan kedudukan. Di Jembrana setelah diadakan restrukturisasi birokrasi pada tahun 2003, terdapat dua badan, tujuh dinas, dan dua kantor dari sebelumnya dua badan, sembilan dinas, sembilan kantor dan satu sekretariat.
“Hasil restrukturisasi tersebut disesuaikan dengan pembobotan yang dihubungkan dengan potensi serta visi dan misi daerah,” kata Winasa. Pembobotannya menentukan apakah sebuah lembaga cukup sebatas kantor, dinas, badan atau hanya bagian. Analisa dari tim independen menghasilkan pengelompokkan yang profesional dan terukur, terdiri atas empat kelompok yaitu kelompok ekonomi, kelompok peningkatan, kelompok layanan publik, dan kelompok penunjang yang memiliki tugas utama melakukan perencanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja masing-masing kelompok.

Restrukturisasi Kepegawaian
Setelah restrukturisasi kelembagaan, yang tak kalah penting adalah restrukturisasi kepegawaian. “Masyarakat menuntut perilaku pemerintahan yang baik,” katanya. Karena itu, diperlukan birokrat andal , teruji, profesional, jujur dan memenuhi prasyarat dari sisi kompetensi.
Secara normatif, pengisian struktur kelembagaan yang sudah ada Pemkab Jembrana mengambil kebijakan yaitu pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dari PNS dengan lata belakang pendidikan formal minimal strata 1; pengangkatan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dengan tetap memperhatikan faktor kepangkatan, pendidikan formal, pendidikan penjenjangan, dan kompetensi; untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kompetensi, PNS yang akan dipromosikan dalam jabatan struktural harus melalui tes psikologi yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga independen profesional dalam hal ini Laboratorium Perilaku unud; bagi bekas pejabat struktural yang tidak tertampung lagi dalam jabatan struktural, yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan pada ‘jabatan fungsional khusus’ dengan tetap memperhatikan dasar pendidikan formal, pengalaman kerja, dan kompetensi jabatan; untuk penataan PNS di dalama ‘jabatan fungsional umum’ (setingkat staf), hal-hal yang diperhatikan adalah beban kerja dari instansi penampung serta tiap pegawai harus memiliki tugas dan fungsi yang jelas, yang diselenggarakan secara bertanggung jawab.
Guna menghindari resistensi atas perilaku organisasi berupa mutasi, Pemkab Jembrana menawarkan beberapa pola rekrutmen pengisian jabatan dan memperlakukan mutasi sebagai therapy management sehingga tidak melahirkan konflik yang melebar.
Pola rekrutmen yang ditawarkan adalah pola kanalisasi yaitu kebijakan bagi pejabat struktural yang karena kebijakan organisasi tidak lagi menduduki jabatan tertentu; pola tender jabatan yaitu pendekatan untuk menghindari pola yang bersifat subyektif aau ‘suka-tidak suka’ dan diselenggarakan secara terbuka bagi PNS yang telah memenuhi syarat dalam menduduki jabatan yang ditawarkan; tes kepatutan dan kelayakan. “Pendekatan tersebut guna mempercepat terjadinya restrukturisasi kepegawaian dalam rangka reformasi birokrasi ketatapemerintahan,” ujar Winasa. – adv

Kalau Mau pasti Bisa

Ketika Pemkab Jembrana melakukan reformasi yang cukup radikal pada birokrasi pemerintahan, banyak yang bertanya, mengapa Prof. Winasa berani melakukan semua itu?
“Pertanyaan sebenarnya bukan pada apakah seorang bupati berani atau takut untuk melakukannya tetapi kenapa harus takut dan kenapa harus berani?” jawabnya retoris. Selama kebijakan yang diambil tidak bertentangan secara prinsip dengan peraturan perundang-perundangan yang mengaturnya, tidak perlu takut.

“Sikap seorang pemimpin daerah apakah dia seorang gubernur, walikota/bupati terhadap agenda reformasi birokrasi bukan terletak pada takut atau berani tetapi apakah seorang kepala daerah memiliki kemampuan dan komitmen untuk itu atau tidak. Bagi Pemkab Jembrana, hanya ada satu komitmen yaitu kalau mau pasti bisa dan itu sudah dibuktikan,” lanjutnya.

Jembrana merupakan daerah yang paling awal melakukan reformasi birokrasi dengan konsep organisasi pemerintahan yang ramping namun optimal secara fungsional dan untuk itu, Prof. Winasa telah menerima berbagai penghargaan baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga independen dan menjadikan Jembrana sebagai laboratorium hidup bagi para peneliti dan pemda di Indonesia.

Awalnya Prof. Winasa menyadari untuk melakukan reformasi birokrasi bukanlah hal yang mudah dan penuh risiko. Namun demikian, tanpa melakukan reformasi birokrasi maka upaya pencegahan perilaku korupsi hampir pasti tidak mungkin dilakukan. Jadi pilihannya hanya satu melakukan reformasi birokrasi atau tidak samasekali, yang berarti akan membiarkan tumbuh suburnya perilaku KKN utamanya korupsi.

Namun bagi Prof. Winasa, sebagai pemimpin suka atau tidak maka reformasi birokrasi haruslah dilakukan. Bagaimana dengan risikonya? Di sinilah harus disadari bahwa setiap kebijakan yang diambil pasti menyandang risiko bagi pengambil kebijakan itu sendiri. Selain itu janganlah pernah berpikir bahwa sebuah kebijakan yang diambil akan dapat memuaskan semua orang namun yang harus dikedepankan adalah kepentingan orang banyak, kepentingan bangsa dan negara adalah segala-galanya.

Sumber : CyberTokoh

Prof Dr drg I Gede Winasa, Bupati Jembrana, Bupati yang Profesor

Kalau ada bupati yang menyandang gelar profesor alias guru besar, I Gede Winasa-lah orangnya. Bupati bergelar profesor ini boleh jadi satu-satunya yang ada di Bali, bahkan mungkin di Indonesia. Pria bernama lengkap Prof Dr drg I Gede Winasa dilahirkan di Denpasar, Bali, 9 Maret 1950. Ia sebagai Bupati Jembrana periode 2000-2005 dengan berbagai terobosan menarik yang patut diacungi jempol.

Di era otonomi daerah (otoda), ada tiga kunci dari penyelenggaraan otoda yang diusung Prof Dr drg I Gede Winasa. Yaitu, pertama tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang andal, kedua kondisi kesehatan masyarakat yang baik, dan ketiga adalah lingkungan yang mendukung. Apabila ketiga pilar itu, peningkatan SDM yang berarti dunia pendidikan dan derajat kesehatan telah tercapai, maka satu lagi yang harus digarap dan diberikan peluang adalah peningkatan status ekonomi. Dalam hal ini beranjak dari konsep kerakyatan, serta terbukanya peluang usaha secara adil bagi setiap anggota masyarakat, guna pencapaian peningkatan daya beli masyarakat itu sendiri.

Itu sebabnya, prestasi Gede Winasa pun dianggap cukup besar di bidang pengembangan pendidikan di wilayahnya. Pasalnya, 50 persen dana yang masuk dalam APBD diplot unuk biaya pendidikan. Antara lain dalam hal pembangunan fisik gedung sekolah maupun memberi beasiswa kepada anak sekolah berprestasi. Tak pelak, jika akhirnya Winasa mendapat penghargaan pemerintah pusat di bidang pendidikan pada tahun 2001 lalu.“Kami mengadakan Wajib Belajar bukan lagi 9 tahun, tetapi 12 tahun,” kata Winasa saat ditemui Dede Haeruddin dari Majalah GEMARI beberapa waktu lalu di Jembran, Bali. Winasa berharap, dengan Wajib Belajar 12 tahun anak-anak Jembrana bisa mengecap pendidikan lebih tinggi dibanding anak-anak dari daerah lain.

Selain bidang pendidikan, Winasa pun memperhatikan sektor lainnya seperti bidang kesehatan dan sosial masyarakat. Selama kepemimpinannya, ia membebaskan masyarakat yang berobat ke puskesmas. Bukan hanya itu, ia mempunyai ide menggartiskan pula warga saat mengurus KTP. “Ini baru gagasan,” kata Winasa. Paling tidak, di bawah kepemimpinannya itulah Jembrana bangkit karena dipimpin oleh sosok yang memperhatikan masyarakatnya.

Tempaan keras

Siapakah sesungguhnya Prof Dr drg I Gede Winasa? Yang pasti, Winasa kecil sarat dengan tantangan. Ia dibesarkan di sebuah desa bernama Tegalcangkring, kecamatan Mandoyo, Jembrana. Sebuah desa yang banyak menggugah inspirasi hidupnya. Di bawah didikan seorang Ayah yang sangat disiplin, Winasa tumbuh menapaki sejarah hidup. Sebagai anak Pegawai Negeri golongan kecil, tentu saja kehidupan masa kecilnya mengalami berbagai kesulitan.

Winasa termasuk anak semata wayang. Sebagai anak tunggal mestinya ia dimanjakan. Namun kenyataan berbicara lain. Ia menjadi anak tunggal yang tak lepas dari bantingan dan tempaan keras. Uniknya, berbagai tempaan hidupnya tak pernah dirasakan sebagai hukuman. Baginya, berkarya adalah tugas hidup dan disiplin adalah bagian dari jiwa dan terpenting dalam hidup. Letak kedisiplinan sang ayah tak hanya pada cara memanfaatkan waktu juga anggaran. Itulah yang selalu membekas dalam dirinya. Kedisiplinan inilah memotret bahwa ia benar-benar ditempa agar menjadi orang yang mandiri.
Ia pun kemudian melaju meniti waktu. Ia sekolah di SMP di Panyaringan. Di masa inilah ia mulai bersentuhan dengan dunia organisasi massa. Di badannya tak ada teori, apalagi manajemen berorganisasi. Ia hanya tahu, organisasi adalah wahana untuk berkiprah dan menempa diri. Ia menjadi Wakil Ketua Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) Komisariat SMP N I Penyaringan. Itu berlangsung dari 1962 hingga 1965. Setelah itu, Winasa remaja sudah mencicipi kehidupan kota, tepatnya kota Negara. Ia sekolah di SMA Negara. Di Negara, ia juga menjadi pengurus GSNI Cabang Jembrana.
Usai menamatkan SMA, Winasa merantau ke Jawa. Mulanya ia bercita-cita menjadi insinyur teknik mesin. Namun, karena waktu itu informasi sangat terbatas, akhirnya “terdampar” di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Surabaya. Anehnya, ketika itu ia tak tahu dokter gigi seperti apa. Dan orang tuanya juga tidak mematok harus masuk sekolah apa, yang penting harus melanjutkan sekolah.

Di kota buaya itu banyak kenangan yang terlukis dalam perjalanan hidup Winasa. Tak seperti umumnya mahasiswa, Winasa tidak melulu memfokuskan diri pada kuliah. Ternyata dia juga sambil bekerja. Selain kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Unair, ia nyambi menjual tiket bus malam. Setiap hari ia parkir di Makam Paneleh, salah satu pusat penjualan tiket bus malam di Surabaya. Pulang kuliah ia langsung masuk ke penjualan tiket dan malamnya baru pulang. Itu terjadi ketika ia duduk di semester III.

Setiap hari ia harus bolak balik ke Makam Paneleh dan mengantarkan bus ke Wonokromo. Tradisi itu ia kembangkan bukan lantaran tidak mendapat biaya dari orang tua. Tak lain, hanya untuk mancari uang tanbahan. Sebab, orang tuanya sangat disiplin dalam masalah anggaran. Toh, pekerjaan menjual tiket tersebut tidak membuatnya minder.
Yang membuatnya minder, ketika awal-awal menapaki kota Surabaya. Waktu itu, teman-teman kuliah Winasa merupakan orang-orang yang berduit. Dari keturunan Tionghoa maupun warga “the have” Surabaya. Sedangkan ia anak desa dari seorang pegawai negeri golongan kecil. Kala itu pula, mahasiswa seangkatannya sudah biasa bawa mobil. Sementara ia sendiri pakai sepeda gayung.

Kebiasaan cukup aneh di kalangan kampus seperti itu tak membuatnya patah semangat. Justru kondisi itu memacunya untuk lebih maju. Tamat dari Fakultas Kedokteran Gigi Unair (1978), Winasa lalu bertugas sebagai dokter gigi di puskesmas Benculuk, Banyuwangi. Pada 1979, ia pindah menjadi dokter gigi di RSU Bangli. Itu berlangsung hingga 1980.
Tahun berikutnya (1981), suami dari Ratna Ani Lestarini menjadi sekretaris Sekolah Pengatur Rawat Gigi, Depkes Bali. Selanjutnya ia ditunjuk menjadi Kasi Evaluasi Kanwil Depkes. Bali (1981-1987). Di tahun-tahun itu, sekitar 1983, Winasa mendirikan Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Ia sendiri yang menjadi Dekan Fakultas tersebut, sekaligus menjadi dosen pertama.

Seirama dengan kesibukannya, ayah empat anak ini menjadi guru besar di fakultas tersebut. Ia merupakan guru besar pertama di Universitas Mahasaraswati (Unmas). SK pengangkatannya sebagai guru besar terhitung sejak 1 Oktober 2000 lalu. Gelar itu baru diperkenalkan pada 27 Januari 2001 dalam rapat senat terbuka Unmas. Orasi ilmiahnya ketika itu berjudul “Pengaruh Gigi Tiruan Lengkap (GTL) Terhadap Kejadian Denture Stomatitis pada Masyarakat Usia Lanjut”.

Sumber : Gemari Online, Laporan : Dede Chaeruddin

Gede Winasa, Indonesia’s super leader

“Seberapa cepat Indonesia berubah?“

Ini salah satu contoh besar seberapa cepat Indonesia bisa berubah menjadi negara maju. Ini bukan khayalan, bukan impian untuk masa depan, ini riil, sudah terjadi. Di daerah yang tadinya miskin, terbelakang, minim sumberdaya, dengan kepemimpinan yang kuat bisa berubah cepat menjadi daerah termaju di Indonesia.

Ini beberapa keberhasilannya yang fenomenal :
1. Pendapatan asli daerahnya naik drastis, tahun 2000 cuma 1 milyar, tahun 2006, sudah menjadi 11 Milyar! Kecil kalau dibandingakan banyak daerah lain, tapi pertumbuhannya, begitu fenomenal.
2. Pendidikan Gratis. Biaya sekolah dari SD sampai SMA gratis samasekali, tidak ada pungutan ini, itu, anu. Gratis. Pemerintah pusat cuma memberikan 11 persen dari APBN untuk pendidikan. Daerah ini tidak hanya 20 persen, tapi 34 persen dari APBD!
3. Sakit? Dokternya gratis, plus obatnya! Biaya kesehatan samasekali gratis, tidak ada biayanya. Jangankan di daerah lain di Indonesia, di Amerika saja yang seperti ini tidak ada!
4. KTP, kartu kelahiran, gratis, plus ada asuransinya kematiannya.
5. Pajak PBB sawah, gratis.
6. Sudah sepenuhnya melaksanakan E-Government, dengan memakai open source software.
7. Layanan pemerintah yang efisien, satu loket, cepat, dan anti korupsi.

LUPAKAN semua “elit” politik yang ada sekarang. Tidak pernah saya mendengar sebuah visi yang begitu jernih, tajam, dan begitu efektif seperti yang dimiliki seorang I Gede Winasa. Ia adalah bupati dari kabupaten Jembrana di Bali.

Tidak seperti daerah lain di Bali yang ramai turis, Jembrana tidak banyak dikenal. Penghasilan daerahnya awalnya begitu minim, dan cuma berasal dari dua hal, “parkir dan pasar”. Tapi Winasa merubahnya secara drastis. Penghasilan daerah meningkat dengan cepat dan pelayanan kepada rakyat mencapai kualitas yang istimewa, excellent, bahkan dalam tingkat dunia sekalipun.

Pendidikan Gratis dan Anggaran Pendidikan 34 Persen !

Berkat kreatifitas manajemen keuangan, anggaran pendidikan diperbesar dan diefisienkan. Sekolah-sekolah yang tidak efisien disatukan, regrouping. Efisiensi yang dihasilkan mencapai sekitar 3 milyar pertahun. Masyarakat juga diajak bergotong royong membangun sekolahnya sendiri dengan asistensi pemerintah.

Pendidikan gratis awalnya banyak ditentang pihak sekolah. Ternyata, banyak guru takut “penghasilan sampingannya” akan hilang! Kedengarannya kok korup betul. Tapi anda tahu kan ada guru yang terpaksa jadi tukang ojek, jualan bakso, bahkan, jadi pengumpul sampah.. Penghasilan guru Indonesia betul-betul super minim, dan guru sering terpaksa mencari uang tambahan di sekolah. Dan solusinya sederhana, Winasa juga meningkatkan penghasilan gurunya. Rata-rata guru di Jembrana penghasilannya diatas Rp 2 juta sebulan. Para guru tentu malah jadi senang dan makin semangat mengajar! Mereka tidak perlu pusing lagi cari tambahan.

Kalau ada yang masih main-main, akan langsung dicopot. Tidak ada kasihan untuk mereka. Akan lebih kasihan bagi rakyat kalau lembaga pendidikan jadi korup.

UPDATE : Kompas, Jumat, 14 Desember 2007, “Pemerintah Tidak Serius Wujudkan Sekolah Gratis”.

(Note : Beberapa bupati lain di Indonesia sudah memberikan budget 20% untuk pendidikan seperti Musi Banyuasin dan Kutai Timur, banyak lainnya yang juga sudah mulai mempertimbangkan ini).

E-Government, Masalisasi Internet, dan Video Conference

Jembrana juga bervisi masa depan. E-Government sudah dilakukan, semua informasi proses perijinan bisa diakses lewat internet atau di kantor pemerintah, dengan komputer yang menggunakan layar sentuh, touch screen. Jembrana telah membangun sistem komprehensif bernama J-Net atau Jimbarwana-Net yang menghubungkan secara digital semua institusi dari pusat sampai ke desa-desa, sekolah-sekolah, bahkan puskesmas untuk pengiriman data dan informasi. Sistem ini mencakup internet, telepon VOIP berteknologi 3G, video conference, sms center untuk public service, pelatihan manajemen informatika, bahkan digital surveillance system untuk keamanan.

Semua anak sekolah Jembrana sudah terbiasa mengakses internet, dan Bupati melakukan meeting dengan Camat atau Kepala Desa melalui video conference.

Efficient Governance

“Kami adalah pelayan masyarakat. Masyarakat ingin layanan diberikan dengan cepat, bukan berbelit-belit,”
I Gede Winasa

Jembrana menerapkan sistem birokrasi yang sangat efisien, One “Loket” System, seluruh prosedur perijinan diurus oleh satu loket. Tidak satu gedung, satu loket! Dan semuanya juga telah menggunakan sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi. Dan 54 macam perijinan bisa diselesaikan hanya dalam 3 hari, dan paling lambat 7 hari.

Jumlah pegawai juga diminimalisir. Dengan efisiensi jumlah pegawai dan budgetnya, penghasilan perorang pegawai bisa ditingkatkan. Pegawai lebih sejahtera, lebih bahagia, dan keinginan untuk main-main menjadi kecil. Pertemuan pribadi antara pemohon ijin dan pemberi ijin juga dihilangkan. Semuanya lewat satu pintu, satu loket. Ringkas, bersih. Lama kelamaan, semua pegawai negeri makin terbiasa bekerja efisien, suasana kerja juga jadi positif.

Dengan sistem yang simpel ini proses perijinan jadi lebih mudah dimonitor. Penyimpangan makin sulit terjadi. Bila ada yang berani main-main, langsung dicopot, urusan selesai.

Pembiayaan proyek juga dianalisis sebelumnya oleh pemerintah sendiri. Dari sana perkiraan nilai proyek yang lebih riil bisa diketahui, berdasarkan owner’s estimate. Jadi tidak ada perkiraan nilai proyek hanya dari sisi pengusaha yang seringkali mark-upnya gila-gilaan. Setiap proyek pemda, efektifitasnya benar-benar tinggi.

Keuangan daerah tidak hanya bersih tapi berbagai kreatifitas manajemen keuangan lain terus dilakukan. Kartu pengenal PNS misalnya dibuat bekerjasama dengan sponsor bank pemerintah daerah, sekaligus bisa berfungsi sebagai kartu ATM. Beragam proyek yang bisa menciptakan penghasilan bisa makin banyak diciptakan. Rumah dinas Bupati Jembrana yang tidak produktif misalnya, bisa dikembangkan menjadi hotel yang menghasilkan tambahan ratusan juta rupiah setahun.

Kok Bisa Maju?

“Pemerintah harus bermanfaat buat rakyatnya, kalau tidak bermanfaat, buat apa ada pemerintah? Bubar saja pemerintahnya”
I Gede Winasa

Kenapa sebuah bangsa yang tadinya terbelakang bisa maju? Kenapa dunia Barat bisa maju, kenapa Singapura bisa maju, kenapa China dan India maju? Kenapa sebuah daerah yang begitu terbelakang, bisa jadi sangat maju?

Ini seperti semua cerita sukses bangsa-bangsa sukses lainnya. Para pemimpin besar yang berjuang semata-mata demi memajukan rakyatnya. Mereka bervisi unggul, tahu persis apa yang harus dilakukan. Pemimpin tidak hanya berusaha, tapi berorientasi pada hasil. Pemimpin harus berhasil, harus bermanfaat, kalau tidak dia bukan pemimpin.

Mereka juga memberikan teladan, mau ikut berkorban, rakyat akan bosan pada pejabat yang cuma jago ngomong dan pidato. Pemimpin yang unggul akan mampu menginspirasikan dan menggerakkan seluruh bangsanya. Dia juga berani, a fighter, dan akan melawan apapun -tanpa kompromi- semua yang menghalangi upayanya menyejahterakan rakyatnya.

Uang? Uang tidak pernah menjadi masalah paling utama. Semua bangsa di dunia yang tadinya miskin, atau miskin sumberdaya, seperti Jepang atau Singapura, malah justru menjadi sangat maju. Apa “Rahasianya”? Anda bisa belajar dari mereka. Yang penting bangkitkan produktifitas, lakukan efisiensi, optimalisasi manajemen keuangan, dan tutup semua kebocoran keuangan secepat mungkin. Uang rakyat tidak habis untuk “makan” pejabat, seperti gaji, bonus, sampingan pejabat, biaya jalan-jalan keliling dunia, istana pejabat super mewah, mobil dinas Landcruiser dan Lexus, mark-up proyek dan beragam “kreatifitas” korup pejabat lainnya. Itu yang dilakukan I Gede Winasa.

I Gede Winasa berhasil mendapat rekor MURI karena berhasil terpilih lagi jadi bupati dengan perolehan suara fenomenal, yang nyaris tidak pernah terjadi pada pemimpin Indonesia manapun, bahkan di dunia, 88,5% suara rakyat!!

Jembrana, jelas bisa disamakan dengan cerita sukses Singapura. Daerah kecil, minim sumberdaya alam, tapi dengan pemimpin yang visioner, justru malah berkembang menjadi yang paling maju. Mungkin kalau waktunya sudah tepat, bangsa Indonesia akan punya pemimpin seperti beliau, dan Indonesia akan berubah, dari terbelakang menjadi bangsa baru yang akan bangkit dengan kecepatan tinggi.

(Sekarang sudah puluhan Gubernur dan Bupati dari seluruh Indonesia yang sudah belajar dari I Gede Winasa dan Kabupaten Jembrana).

Permohonan khusus pada semua Calon Presiden Indonesia 2009.

Kalau anda elit politik dan anda benar-benar cinta Indonesia, benar-benar ingin melihat bangsa Indonesia maju, tidak ingin bangsa Indonesia terus hidup seperti ini, tolong pertimbangkan untuk belajar dulu pada I Gede Winasa. Kalau Anda tidak mampu membayangkan 20% anggaran pendidikan, belajarlah dulu dari dari I Gede Winasa. Bantulah agar beliau dikenal luas di Indonesia sehingga rakyat segera sadar bahwa Indonesia bisa jadi bangsa maju dengan cepat seandainya dipimpin oleh pemimpin baru yang unggul. Terimakasih.

Sumber : http://imperiumindonesia.blogspot.com