Belajar Pertanian ke Jembrana

“Selain bebas pajak, juga bebas asuransi” 

PEMBANGUNAN  bidang  pertanian di Indonesia sebenarnya  tidak  bisa dilepaskan  dari  kemauan politik  pemerintah.  Pinsip  ini  tampaknya dipegang  oleh  Jembrana.  Buktinya, pembangunan  pertanian  tidak  sekadar membebaskan  petani  dari pajak  bumi,  juga berupaya  memproteksi  pertanian  dan  meningkatkan kualitas SDM-nya.  Harapannya  pembangunan  bidang  pertanian benar-benar  bermuara  pada  peningkatan produktivitas  dan  kesejahteraan petani  secara  berkeadilan.

Bupati Jembrana Prof. Winasa sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan memang dikenal memiliki komitmen dan sikap yang tegas atas keberpihakannya kepada pembangunan bidang pertanian. ”Kabupaten Jembrana merupakan daerah pertama di Indonesia yang berani membebaskan para petaninya dari kewajiban membayar pajak sawah,” demikian budayawan dan kelirumolog Jaya Suprana berkomentar sesaat setelah memberikan Piagam Penghargaan Muri kepada Prof. Winasa.

Langkah protektif yang dilakukan Pemkab Jembrana untuk mendukung pembangunan bidang pertanian memang diarahkan untuk menyentuh setiap komponen pendukung dari pembangunan bidang pertanian itu sendiri. Baik dari sisi SDM (sumber daya manusia) maupun SDA (sumber daya alam)-nya, sehingga diharapkan dengan proteksi-proteksi tersebut, pembangunan bidang pertanian benar-benar bermuara pada peningkatan produktivitas yang berkualitas, juga peningkatan kesejahteraan petani secara berkeadilan. ”Tanpa proteksi dari pemerintah, tidak mungkin pembangunan bidang pertanian bisa berhasil. Karena harus disadari, hampir 70% lebih penduduk kita adalah petani. Jadi kalau pemerintah melakukan proteksi terhadap petani, itu berarti memproteksi 70% lebih dari masyarakatnya. Dan itu tentu cukup adil,” demikian apresiasi Prof. Winasa.

Proteksi atas SDA dilakukan Pemkab Jembrana dengan menerapkan kebijakan atas penggunaan pupuk organik bagi setiap produk pertanian, utamanya produk padi. Untuk mendukung kebijakan penggunaan pupuk organik itu, Pemkab Jembrana telah mewujudkan pembangunan pabrik kompos yang diharapkan akan menjadi pemasok utama kebutuhan akan pupuk organik bagi petani. Selain untuk menjaga dan mengembalikan unsur hara pada tanah, keberadaan pabrik pupuk organik ini juga untuk mengurangi, bahkan menghilangkan ketergantungan petani pada pupuk anorganik seperti yang selama ini digunakan oleh petani. ”Kita tidak ingin petani kita dipermainkan oleh para broker pupuk. Masak setiap mulai musim tanam pupuk menghilang dari pasaran, dan kalaupun itu ada, harganya sudah tidak terjangkau oleh petani,” tegas Winasa.

Selain melakukan proteksi dalam rangka menjaga dan mengembalikan kesuburan tanah, Pemkab Jembrana juga melakukan proteksi dalam upaya menjaga ketersediaan air tanah bagi petani. ”Banyak yang salah di dalam melihat Program Megumi. Sejatinya, Program Megumi yang merupakan pengolahan air laut menjadi air tawar siap minum itu diadakan bukanlah semata-mata untuk memproduksi air mineral, tetapi lebih dari itu. Dengan Program Megumi itu, diharapkan ketersediaan air tanah tidak terganggu. Masak pemerintah berebut air dengan masyarakatnya. Ini kan tidak sehat. Nah, mumpung ada teknologinya, kenapa kita tidak mengolah air laut menjadi air tawar? Inilah pemikiran dasar dari Program Megumi itu. Lebih pada proteksi kita akan sumber daya alami, terutama ketersediaan air tanah,” jelas Winasa seolah menjawab kesimpang-siuran informasi seputar Program Megumi.

Bagaimana dengan proteksi SDM dalam hal ini petani sebagai pelaku utamanya? Untuk menjaga gairah petani sehingga tetap setia dengan perilaku pertaniannya, Pemkab Jembrana selain meluncurkan kebijakan bebas bayar pajak bagi petani, masih ada lagi kebijakan-kebijakan yang memberikan keberpihakan kepada petani. Seperti Program Beasiswa bagi anak-anak petani yang berprestasi, atau program pelayanan kesehatan gratis bagi petani murni di Jembrana, belum lagi proteksi akan kepastian pasar dan harga serta yang paling gres adalah jaminan asuransi bagi produk pertanian. ”Dengan mengasuransikan produk-produk pertanian, maka petani akan terbebas dari risiko kerugian,” tandas Winasa.

Selain itu, lanjut Winasa, masih ada beberapa bentuk proteksi lain, seperti pemberian dana talangan kepada KUD di saat terjadinya panen raya. Atau pemberian bantuan berupa dana bergulir yang bersifat produktif bagi pokmas yang bergerak di bidang pertanian. ”Pada dasarnya pembangunan pertanian di Jembrana adalah untuk meningkatkan produksi pertanian dan hasilnya dinikmati oleh petani yang kesehariannya berkubang lumpur,” ujar Winasa.

Ia berusaha mengubah image pertanian yang selama ini dikenal sangat identik dengan kemiskinan dan kemelaratan menjadi dunia yang penuh harapan, yang mampu memberi penghidupan yang layak. Sehingga ke depan pertanian menjadi idola rakyat Bali. ”Obsesi saya ke depan, generasi penerus setelah saya, paginya bekerja di sawah atau tegalan, malam hari dapat santai dengan keluarga sambil menyetir mobil,” ucap Winasa.

Lalu untuk apa belajar pertanian ke Jembrana? Belajar bagaimana meningkatkan produksi pertanian yang berkualitas tanpa mengabaikan peningkatan kesejahteraan petani sebagai pelaku utamanya. Jika petani sudah merasakan manfaat bertani dalam kehidupannya, maka petani tidak akan terdorong untuk menjual sawahnya, sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan yang merupakan ancaman terhadap eksistensi subak.

Sumber : Balipost Online, 25 February 2008