Wawancara majalah Indonesia dengan Prof. Gede Winasa

Pernah tinggal di Jepang untuk menimba ilmu di Universitas Hiroshima dan Universitas Tokushim memberi banyak pengalaman bagi I Gede Winasa. Siapa kira, bekal pengalaman tersebut ternyata sangat bermanfaat bagi Winasa ketika ia di-dapuk menjadi Bupati Jembrana pada 2000. Salah-satu yang bisa ia tiru dari negeri Sakura adalah, implementasi teknologi informasi yang boleh dibilang maju cepat. “Begitu sampai di Jepang pada 1988, saya langsung diberi ATM. Saya kaget karena belum familiar. Apalagi di Indonesia hingga saya balik pada 1990, ATM belum banyak digunakan,” kenangnya.

Praktis, wacana pria kelahiran 9 Maret 1950 ini terhadap Teknologi Informasi (TI) tidak perlu diragukan lagi. Meski ia mengaku, “Saya itu tidak paham TI secara teknis.” Yang penting bagi suami Ratna Ani Lestari ini, ia paham bagaimana memanfaatkan TI. Pemaknaan seperti inilah yang ia terapkan selama menahkodai kabupaten yang terletak di ujung barat Bali ini. Pendeknya, ia memanfaatkan betul TI untuk mendukung kinerjanya dan memajukan kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 258 ribu jiwa ini (data 2005). Selain itu, berbagai terobosan yang ia geber mampu mengangkat nama Jembrana di kancah nasional. Di bawah kepemimpinannya, warga Bumi Makepung ini bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis. Karenanya, jangan heran bila Jembrana acapkali menerima berbagai tamu yang ingin melakukan studi banding. Tercatat tak kurang 400 instansi pemerintah baik departemen, provinsi, maupun kabupaten bertandang ke Jembrana. Pun dengan redaksi e-Indonesia. Andy Zoeltom dan Faizah Rozy sengaja menemui ayah empat anak ini di Jembrana belum lama ini. Dalam perbincangan selama hampir dua jam itu, Winasa menuturkan banyak hal, termasuk bagaimana ia memimpin Jembrana dan menggunakan TI untuk mendukung tugasnya. Berikut nukilannya perbincangan mereka.

Sejauh mana perkembangan e-government di Jembrana?
Untuk e-government kami bekerja sama dengan BPPT. Itu terjadi sejak 2001, tepatnya setelah saya menjabat sebagai bupati selama satu tahun. Kebetulan waktu itu, beberapa teman saya menjadi pegawai BPPT. Selanjutnya kami di sini dikenalkan komputer untuk mendukung kinerja Pemda. Selain itu, kerja sama dengan BPPT juga mencakup pelatihan SDM, program, dan pembuatan software.

Bisa cerita apa yang sudah dilakukan dengan BPPT?
Begini, waktu itu ceritanya, saya curhat tentang tugas-tugas saya sebagai bupati dengan teman yang bekerja di BPPT. Akhirnya, teman tersebut – tentu melalui BPPT – membantu kami dengan melakukan sosialisasi penggunaan TI. Selanjutnya pada 2001 di tingkat kecamatan, ditempatkan satu komputer. Proyek ini kemudian berkembang. Kami juga memiliki telepon rakyat tanpa pulsa. Dulu sebelum ada seluler, kan susah cari sambungan telepon. Kemudian muncul ide mendistribusikan sambungan yang cuma satu. Lalu kami gandakan dengan PABX besar, dan didistribusikan ke penduduk sampai ke tiga desa. Satu PABX saja bisa 500 line.

Di sini apa nama lembaga yang mengurusi e-government?
Kalau di daerah lain ada dinas Infokom atau KPDE, di Jembrana namanya Inforyanum yang mencakup informasi, komunikasi, dan pelayanan umum. Mengapa kami menggabungkan seperti itu, ada alasannya. Begitu menjabat, kami lakukan evaluasi struktur organisasi dan ada skor beban tugas. Dari skor beban tugas tersebut, kami kelompokkan yang sejenis. Jadi kalau informasi, komunikasi dan pelayanan umum masih dalam ruang lingkup, begitu juga perhubungan. Dan penggabungan ini tidak ada persoalan. Orang berpikir organisasi itu harga mati padahal menurut saya, kalau enggak banyak beban kerjanya, bisa diciutkan.

Saat ini aplikasi yang sudah online apa saja?
Hampir semua sistem sudah online antara lain Sim-pegda, rumah sakit, JKJ (Jaminan Kesehatan Jembrana) online. Ambil contoh, masyarakat yang ingin berobat, bisa membawa card khusus ini (sambil menunjukkan kartu mirip ATM yang diambil Winasa dari dompet di saku celananya, Red.), dan dokter langsung bisa melihat medical record yang bersangkutan melalui kartu tersebut. Para dokter ini menjalin kerja sama dengan JKJ dan fasilitas kesehatan ini diberikan secara gratis.

Sejauh mana sistem online digunakan untuk bidang kesehatan?
Ada lima Puskesmas yang tersebar di empat kecamatan dan semuanya sudah online. Sebagai gambaran, rasio dokter di sini paling tinggi di seluruh Indonesia. Perban-dingannya 3.000 penduduk satu dokter, sementara Indonesia masih 10.000 penduduk untuk satu dokter. Di sini, dalam satu desa terdapat 2 dokter. Semua penduduk mempunyai kartu jaminan kesehatan, segala usia dan semua terdatabase di JKJ.

Bagaimana ceritanya sampai terpikirkan menggunakan TI untuk kesehatan?
Dulu kalau berobat orang pakai kartu biasa, kemudian diobati oleh dokter. Semua proses administrasi dilakukan secara manual dengan tulisan tangan. Dari situ saya berpikir kenapa dokternya tidak menggunakan komputer. Nah, di sini, kami menggunakan model asuransi yang dikelola oleh JKJ. Selanjutnya asuransi menunjuk sejumlah dokter sebagai pelaksana pelayanan kepada masyarakat. Nah kami kemudian membuat aturan, untuk menjadi dokter yang terikat kerja sama dengan JKJ, sang dokter harus memiliki komputer. Dengan komputer, mereka bisa input data pasien. Ada sekitar 70 komputer, dan idealnya satu dokter satu komputer. Target saya pada 2006 ini, dokter yang masuk link asuransi semua memiliki komputer. Yang terjadi sekarang, mereka sudah mempunyai komputer tapi belum bisa online semuanya. Kendalanya, soal jaringan telepon. Akhirnya disketnya yang dibawa ke JKJ. Harapan saya semuanya bisa online. Perlu saya tambahkan, kami sudah memiliki sistem untuk verifikasi. Jadi kalau standar terapinya salah, secara otomatis ditolak oleh sistem komputer.

Bicara soal infrastruktur, fasilitas yang ada di gedung Pemkab apa saja?
Hampir tiap ruangan ada CCTV. Di kantor Bupati ini ada 32 CCTV. Di Gilimanuk ada 9 CCTV, dan ada scan setiap penduduk yang masuk. Di sini yang masuk ke wilayah kami, KTP nya di scan. Semua dinas ada di sini dan semuanya ter-connecting.

Mengenai penyelenggaraan layanan perizinan bagaimana?
Kalau yang lain menggunakan konsep perizinan satu atap, kami satu loket. Dengan satu loket, kami sudah bisa memproses 50 izin dengan 7 akte dan KTP. Jadi, pemohon tidak perlu pergi ke loket lain, cukup melakukan verifikasi di satu meja saja. Yang jelas, tidak ada kontak person antara penye-lenggara izin dan pemohon sama sekali.

Bagaimana prosedur untuk mengajukan permohonan?
Untuk mengurus perizinan harus memasukkan berkas lengkap. Untuk dinyatakan lengkap, ada verifikasi dari petugas front office. Jika sudah lengkap, baru pemohon memasukkan berkas tadi ke loket yang berbentuk kotak. Di sini, pemohon cukup menekan tombol, kotak langsung terbuka. Selanjutnya untuk menutup kotak, tombol ditekan kembali.

Bagaimana dengan standar waktu penyelesaian perizinan?
Kami menerapkan standar waktu. Rencananya bisa dilihat di information center, apakah sudah selesai atau belum. Sedang untuk pembayaran dilakukan sewaktu verifikasi di loket pembayaran.

Lantas bagaimana melakukan sosialisasi mengenai informasi perizinan?
Semua informasi perizinan bisa dilihat cukup dengan touch screen. Saat ini touch screen ada di kantor Pemkab. Rencananya touch screen akan dipasang di seluruh kecamatan. Biar masyarakat lebih banyak tahu dan mengerti. Dari touch screen, bisa diakses ke website atau fasilitas lainnya. Kalau bisa nantinya menjadi semacam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMD). Kehadiran TI memang harus membuat semuanya lebih efisien dan akuntabel.

Bagaimana mempersiapkan SDM agar paham TI?
Untuk PNS golongan II saya suruh kursus komputer. Ini sudah berlangsung beberapa kali angkatan. Untuk profesionalisme pegawai, kami juga terapkan sistem reward berupa insentif uang. Aktifitas yang diapresiasi misalkan, sespri. Selain gaji, mereka mendapat tunjangan lain sekitar Rp 200 ribu ditambah insentif Rp 200 ribu. Pemberian insentif tergantung profesinya.

Dengan makin memaksimalkan TI, sudah terlihat efisiensi dari sisi SDM?
Saya tidak pernah mengangkat pegawai hampir enam tahun, sejak saya menjabat sebagai bupati. Baru pada tahun ini saya menerima sekitar 170-an orang pegawai. Untuk penerimaan pegawai tahun ini, saya mengambil orang TI sebanyak 14 orang dengan level S1 dan 3 orang level D3. Tugas mereka me-maintenance program baik hardware maupun software. Saya yakin ke depan, kami akan lebih canggih. Sejalan dengan itu, kami ingin lebih banyak menggunakan TI untuk mendukung pelayanan publik……….

Sumber : Majalah Indonesia Online

Wawancara Exclusive Dimas Nugraha dengan Bapak Gede Winasa

” Asal Konsisten, Pasti Bisa…”

Pendidikan di Jembrana gratis. Bagaimana ceritanya?

Logikanya sederhana. Sekolah kan sudah disiapkan pemerintah, ada anggarannya. Guru sudah dibayar sebagai PNS, operasional dikasih Pemda, terus dasarnya membayar itu apa? Di Indonesia itu aneh bin ajaib, misal BOS SD sudah Rp.19.500. Dulu sebelum ada BOS, anak SD itu hanya bayar Rp.10.000. Kan logikanya lebih dananya. Anak-anak sudah tidak usah bayar. Lho kok mau ditarik lagi, buat apa?

Jadi seharusnya memang bisa gratis?

Tentu. Pemerintah kan punya tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan cuma jadi slogan saja. Ini kewajiban. Dan pendidikan itu hak masyarakat yang harus dipenuhi. Untuk mencerdaskan kan perlu akses.

Nah itu yang kita buka seluas-luasnya, kami coba buka akses agar setiap orang bisa mendapatkan pendidikan dengan mudah. Jangan pernah berpikir sistem subsidi silang di pendidikan. Kaya miskin itu bukan urusan sekolah, itu urusan pajak. Biar mereka yang urus. Ini pendidikan, hak setiap warga negara, tak peduli kaya atau miskin. Pemerintah harus berikan hak mereka. Untuk apa dipampangkan di UU, untuk apa pula harus dianggarankan 20%.

Bagaimana memulainya?

Sederhana sekali, saya hanya minta dihitung berapa jumlah dan total biaya anak sekolah. Setelah dihitung ternyata cuma Rp.2,5miliar. Kami punya uang segitu. Kan ada dana dekon dari provinsi dan pemerintah pusat. Kemudian saya lakukan efisiensi.

Saya inventarisasi, sekolah yang tidak efektif saya regrouping dengan sekolah sebelahnya. Karena satu sekolah itu biayanya mahal, Rp.150 juta. Ada 22 SD yang tidak efisien, saya regrouping. Dan itu bisa menghemat sampai Rp.3 miliar. Padahal saya butuh cuma Rp.2,5 miliar. Sudah lebih dari cukup untuk menggratiskan seluruh warga saya.

Tantangan terberat?

Yang luar biasa ada pada guru. Alasannya macam-macam. Saya sudah bilang, jangan takut, saya ganti uang kalian (uang sekolah dari murid-red). Apa bedanya murid bayar Rp.5000 dengan Pemda yang bayari. Pendidikan tetap bayar, tapi yang bayar Pemda. Disubsidi pemerintah.

Ada lagi alasannya, “Kalau ada biaya dadakan, bagaimana?” Saya katakan, kalau tidak bisa mengantisipasi itu berarti kalian tidak bisa merencanakan RAPBS. Ya, akhirnya ketahuan, ujung-ujungnya ceperan guru ke mana?

Ya sudah, kalau begitu kita kasih insentif kepada guru. Awalnya hanya Rp.1.250 perjam. Baru mereka bergairah mengajar. Saat ini kami sudah bisa berikan Rp.7.500 perjam. Tinggal ngitung tambahannya, di luar gaji mereka dan tunjangan fungsional. Guru di Jembrana sekarang rata-rata di atas Rp.2 juta. Ya, untuk standar kehidupan di Jembrana kan cukup.

Meningkatkan motivasi ini sederhana sekali. Masyarakat kita ini kan pragmatis, coba naikkan gajinya, susun dengan perencanaan, kemudian disiplin. Macam-macam, sikat. Ya kita adil juga. Yang bagus kita kasih reward. Guru berkualitas, kirim ke luar negeri.

Tahapan?

Kita lihat masalahnya, kemudian tekan pada anggaran dengan melakukan efisiensi. Uang segini bisa dipakai apa. Sekarang terbalik, BOS nya muncul, baru dibuat cara ngabisinnya. Saya balik, dia kebutuhannya apa, baru kita kasih duit. Kemudian efisiensi anggaran.

Di Jembrana, dana DAK untuk 40 sekolah, bisa buat bangun 82 sekolah, itupun ditambah dengan Jimbarwana Net. Dua kali lipat plus jaringan internet. Bangunannya pun standar besi jaringan semua. Intinya efisiensi dengan adanya pengawasan sistem. Bagaimana uang itu keluarnya efektif, bagaimana ada manfaat dan hasil.

Kemudian organisasi kecil dengan fungsi yang besar. Bagaimana SDM dapat termanfaatkan sesuai dengan kompetensinya. Saya punya manajemen DOA, bagaimana memenej Dana, Orang, dan Aset harus efisien. Itu kan kunci dari manajemen pemerintahan.

Mengapa daerah lain belum bisa seperti Jembrana?

Komitmennya harus ada. Selain itu juga harus transparan. Jangan pilih bulu, jangan tebang pilih. Di sini guru berani narik uang ke murid, ndak sampai seminggu saya copot. Saya pikir, semua daerah bisa seperti Jembrana, wong ada BOS kok. Tidak ada alasan gak bisa, uangnya sama.Kami coba mengurai dengan hal yang riil.

Pendidikan itu apa, indikatornya. Banyak yang tidak bisa menerjemahkan menjadi hal-hal yang bisa terukur. Riil dan punya standar indikator jelas. Menurut kami keadilan sama dengan pemerataan pelayanan publik. Dalam hal ini pendidikan adalah pemerataan akses. Dengan otonomi daerah, perannya justru terbuka. Tapi yang sering terjadi kesulitan kan bingung di dan dari mana memulainya.

Anda banyak di PTUN kan karena langkah-langkah tersebut?

Ah sudah banyak saya di PTUN kan. Ndak usah kaku lah, bupati dituntut itu sudah biasa. Berani menyatakan yang benar, itu benar. Kalau benar, kenapa takut.

Sampai tahapan apa mau ditingkatkan pendidikan Jembrana?

Secara reguler kami mencoba untuk mencerdaskan orang Jembrana. Tapi kan tidak bisa berhenti sampai tingkat SMU. Ini kan dinamika terus. Bagaimana bisa berkompetisi secara regional dan global. Ini akan saya tingkatkan terus.

Saat ini saya masih fokus, bagaimana memberikan pendidikan merata kepada masyarakat. Masalah dasar selesai, sekarang tinggal berkembang peningkatan kualitas, insentif guru, pola bantuan, makan siang gratis, bus sekolah, ya tinggal terus dikembangkan.

Sebenarnya BOS sudah berlebih, terus kalau dibantu Pemda lagi, wah saya pikir kualitas pendidikan Indonesia itu akan luar biasa. Gak cuma sekadar gratis saja, kualitas tinggi malahan. ***(dimas@bipnewsroom.info)

Sumber : http://dimasnugraha.wordpress.com